Apa Sebab Anies Baswedan Dicopot

DI luar reaksi positif atas kembalinya Sri Mulyani Indrawati dan cibiran terhadap keberadaan Wiranto dan tidak tersentuhnya Puan Maharani, dari sekian menteri yang tergusur, dua nama memunculkan perbincangan yang riuh. Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan dan Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbincangan atas Jonan seru lantaran ada pro dan kontra. Pihak kontra mengedepankan sejumlah alasan yang mungkin menjadi sebab pendepakannnya. Mulai dari keengganannya menandatangani izin proyek kereta api cepat, sampai yang paling banyak disebut, insiden jalan tol pada masa libur Lebaran lalu. Oleh para kontranya, langkah-langkah antisipasi Jonan yang gagal dan kilahnya kemudian yang membikin geram banyak orang, dipersangkakan membuat angka merah pada rapornya bertambah banyak.

Pendeknya, citra Jonan secara umum tidak "cemerlang-cemerlang banget". Dia memang mendapat empati, akan tetapi banyak juga yang tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, bahkan tertawa sembari bertepuk tangan, menyikapi kabar pendepakannya dari Kabinet Kerja.

Dengan kata lain, Jonan tidak memiliki cukup modal untuk menciptakan drama sebagai orang yang tersakiti dan terzalimi, sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono melakukannya tatkala dikucilkan dan disingkirkan --lalu memutuskan mundur-- dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri --dalam buku "Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik & Lobi Politik Para Penguasa", Prof Tjipta Lesmana menganalisa bahwa api konflik keduanya pertama kali justru dipercikkan oleh SBY, yang lantas dipelihara dengan baik sebagai siasat politik dan disiapkan untuk diletupkan di waktu yang tepat: Pemilu Presiden 2004.

Modal seperti inilah yang sekarang dimiliki Anies Baswedan. Terlepas dari serius dan ilmiah atau ngawur dan sekadar pamer goblok, banyak orang memaparkan alasan-alasan pendepakan para menteri. Ini sebab Jonan didepak. Ini sebab Yuddy Chrisnandi, Ferry Mursidan Baldan, Saleh Husein, dan Marwan Jaffar diketepikan. Ini sebab Sudirman Said dan Rizal Ramli disingkirkan. Tapi Anies Baswedan? Apa alasan yang membuat dia pantas untuk tidak lagi berada di jajaran para pembantu Presiden Joko Widodo?

Sejauh ini belum terang. Bahkan dari sejumlah perkiraan yang mengemuka, belum satu pun yang betul-betul meyakinkan untuk sekadar dapat dijadikan sebagai perkiraan alasan. Burhanuddin Muhtadi, satu di antara seorang pengamat politik yang kata-katanya masih boleh didengar, juga tidak berani berspekulasi. Dalam wawancara televisi, Burhanuddin, memilih bermain aman. Dia bilang, atas pendepakan Anies Baswedan, "Pak Jokowi seyogianya memberikan penjelasan (yang lebih terperinci) kepada rakyat".

Pertanyaannya, penjelasan terperinci yang bagaimana? Atau lebih tepatnya, menjelaskan dengan terperinci bagian yang mana dari sejumlah spekulasi yang berkembang?

Dari Istana Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengatakan Anies diganti karena dinilai kurang cepat dalam melakukan gebrakan di bidang pendidikan. Penjelasan yang sama sekali tidak terang, memang. Gebrakan seperti apa yang dimaksud? Kurang cepat seperti apa? Sebaliknya, yang disebut cepat itu seperti apa?

Anies yang saat berada di luar pemerintahan dapat memprakarsai gerakan dahsyat bernama Indonesia Mengajar, melakukan sejumlah terobosan ketika ditunjuk menjadi menteri. Paling berpengaruh tentunya menyangkut Ujian Nasional (UN). Di era Anies, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Setelah tahun-tahun yang "tegang", Anies mengembalikan sistem ke era lama, di mana tolok ukur kelulusan siswa adalah prestasi akademik dan perilakunya selama bersekolah.

Selain itu, Anies mewajibkan siswa (pelajar SD-SMA) membaca buku selama 15 menit sebelum memulai pelajaran pertama di sekolah. Langkah yang saya kira sangat strategis untuk menumbuhkembangkan kembali budaya membaca yang hari-hari belakangan ini kian tergerus oleh budaya visual.

Dia juga mengubah sistem Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan mengawasinya secara ketat, terutama yang berkenaan dengan tindakan kekerasan. Paling anyar, dia menganjurkan para orangtua mengantar anak di hari pertama sekolah. Atas program ini pula, dia menulis surat resmi yang ditujukan ke pemerintah-pemerintah daerah, supaya memberikan izin bagi para pegawai negara untuk telat datang bekerja.

Apakah mungkin, bagi Jokowi, terobosan-terobosan ini dianggap belum (atau mungkin malah tidak?) cukup konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan? Sebab memang kita tahu, persoalan klasik semacam sogok-menyogok dalam proses penerimaan mahasiswa baru dan pungutan liar untuk pengadaan buku, seragam, atau sumbangan sekolah, masih terjadi. Belum lagi tindak-tindak kekerasan oleh siswa dan guru yang justru semakin marak. Ada yang salah dalam sistem pendidikan nasional. Dan sistem yang digeber Anies Baswedan, setidaknya sampai sejauh ini, belum dapat dijadikan jawaban.

Anies Baswedan juga terbilang kurang banyak memperhatikan kebudayaan. Sejauh yang saya tahu, tindakan Anies yang cukup berharga di bidang ini adalah "memberi janji" untuk merawat karya-karya Raden Soejadi atawa Pak Raden, seniman besar yang nyaris sepanjang hidupnya memberikan sumbangsih tak ternilai namun disia-siakan oleh negara.

Untuk perkara-perkara model begini Anies boleh dibilang kurang responsif. Pak Raden diperhatikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Di luar Pak Raden, banyak seniman yang hidupnya juga sama sengsara. Misalnya Hamsad Rangkuti, penulis cerita pendek tingkat maestro yang sekarang terbaring sekarat dan terpaksa berpindah-pindah rumah sakit lantaran ketiaadaan biaya.

Juga perkara polemik sastra yang berujung pada pelaporan penyair Saut Situmorang ke polisi. Saut sekarang sedang menghadapi persidangan di pengadilan atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Baca Juga: Agus Yudhoyono: Taktiknya Bagus Sekali, Bertanya kepada Kami supaya Kami Serang Nomor 2

Padahal ihwal dari kasus ini adalah protes Saut atas masuknya nama Denny JA, seorang yang lebih dikenal sebagai pengamat politik dan pemilik lembaga survei, ke dalam buku berjudul "33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh". Namanya disandingkan dengan Amir Hamzah, Chairil Anwar dan WS Rendra, dan menyingkirkan banyak nama lain yang sesungguhnya teramat pantas masuk, seperti Seno Gumira Ajidarma, Sitor Situmorang, atau Wiji Tukul.

Menurut Saut, pencantuman Denny JA merupakan upaya pemanipulasian sejarah sastra nasional dan ini berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Dan sepanjang pengetahuan saya, Anies Baswedan tidak pernah sekalipun menunjukkan reaksi yang berarti.

Apakah ini yang jadi sebab? Mungkin tidak. Jokowi, saya kira, tidak akan sampai memecat seorang menteri hanya gara-gara seorang penyair masuk bui. Lalu apa? Apakah jangan-jangan pencopotannya adalah langkah politis belaka? Bahwa memang mesti ada yang dikorbankan untuk memberikan jalan bagi PAN dan Golkar? Dan kita sudah sama-sama tahu, dan (untuk sangat terpaksa) harus memaklumi, bahwa Jokowi tidak mungkin mengorbankan Puan Maharani.

twitter: @aguskhaidir