Full Day School Pak Menteri

BERSELANG kurang lebih dua pekan setelah dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Anies Baswedan di posisi Menteri Pendidikan, Muhajir Effendy membuat gebrakan yang langsung menghebohkan.

Apakah lantaran gebrakan itu demikian aduhainya sehingga beroleh histeria dibarengi puja dan puji? Apakah lantaran gebrakan itu sungguh cerdas sungguh jenius sungguh menakjubkan sehingga mengundang decak kagum?

Sayangnya tidak. Pak Menteri kita mewacanakan perubahan sistem pendidikan. Tepatnya, sistem belajar mengajar. Beliau ingin sekolah-sekolah di Indonesia, mulai tingkat SD sampai SMA, menerapkan sistem full day school atau belajar (di sekolah) sehari penuh.

Wacana Menteri Muhajir segera disambut riuh. Protes, tentu saja. Di media sosial, keriuhan menjadi-jadi. Banyak yang menuliskan ketidaksepakatannya dengan kalimat-kalimat yang serba bernada tajam dan keras, bahkan kasar dan emosional --saking emosinya sehingga kalimat- kalimat itu melenceng dari substansi.

Sampai di sini mencuat pertanyaan. Apakah wacana Pak Menteri kita ini memang kacau dan ngawur? Saya kira tidak. Saya kira dia benar, tapi hanya separuh. Artinya, dalam kebenaran pemikirannya terselip kekeliruan. Dan kekeliruan ini, fatal.

Rata-rata penyuara protes mengedepankan persoalan-persoalan yang diyakini muncul tatkala anak harus mengikuti kegiatan belajar yang dikemas dengan sistem full day school.

Berada di urutan pertama adalah hubungan orang tua dan anak yang dikhawatirkan jadi renggang. Disusul keterpisahan anak dari lingkungan rumah dan pergaulan, serta tingkat kejenuhan yang sangat tinggi. Beberapa yang lain menyebut ketiadaan waktu untuk bermain (tercerabut dari masa kanak-kanak) dan makin minimnya waktu untuk mempelajari agama.

Semua persoalan yang diidentifikasi ini memang termungkinkan untuk terjadi. Akan tetapi, mesti jujur pula diakui, bahwa tanpa sistem full day school pun, persoalan-persoalan tersebut tetap bisa muncul.

Hubungan orang tua dan anak, misalnya, bisa saja renggang walau anak bersekolah di sekolah yang menjalankan sistem belajar-mengajar reguler. Sebaliknya banyak hubungan orangtua dan anak yang bersekolah sehari penuh yang justru semakin rapat dan akrab. Kerenggangan atau ketidakrenggangan, saya kira, lebih banyak ditentukan oleh sikap dan perilaku orangtua terhadap anak dan anak terhadap orang tua.

Persoalan-persoalan yang lain juga serupa. Tak sedikit anak yang menjelma mahluk asosial, introvert, kurang atau bahkan tidak gaul padahal yang bersangkutan bersekolah di "sekolah biasa". Masuk jam 07.30 pulang pukul 14.00. Tak sedikit yang jenuh meski hanya enam jam berada di sekolah.

Nah, atas ini tentu pula ada yang bertanya: jika enam jam saja jenuh konon pula sembilan jam? Perlu digarisbawahi bahwa sembilan jam di sekolah ini tidak melulu belajar. Tidak melulu duduk dalam kelas melipat tangan mendengarkan guru-guru berbicara. Ada sejumlah aktivitas di luar kelas. Ada olahraga (sepakbola, fusal, bulutangkis, basket, voli, renang, beladiri), ada berkesenian (musik, sastra, teater, tari-tarian), pramuka, dan lain-lain. Ada jadwal makan siang bersama, ada salat berjamaah, ada pengajian, dan ada pelajaran khusus agama.

Pascamengikuti aktivitas yang seabrek-abrek ini, tepat pukul 16.00 (ada juga yang berakhir pukul 16.30 dan pukul 17.00), siswa pulang ke rumah. Lantas, 'sampai di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi, kan?', tulis para pelontar protes lagi. Jawabannya, sepanjang yang saya tahu, tidak. Sekolah dengan sistem belajar sehari penuh yang benar-benar mengaplikasikan sistem ini dengan betul (sebab ada juga yang menjalankan secara tanggung, setengah-setengah), sama sekali tak mengenal pekerjaan rumah. Seluruh proses yang berkaitpaut dengan akademik dikerjakan dan diselesaikan di sekolah.

Baik, jika demikian, kenapa ada anak yang mengalami kejenuhan akut hingga kemudian jatuh sakit dan terganggu psikologisnya? Yang seperti ini saya kira tergantung penuh pada orang tua. Yakni bagaimana mereka memandang pendidikan itu sendiri. Apakah sekadar mengacu pada hasil akhir dalam bentuk nominal dan ranking, atau pada proses pembentukan dan pematangan cara berpikir, nalar, intuisi, simpati, empati, dan perasaan.

Apabila mengacu pada nominal dan ranking, maka mereka akan memaksa anak untuk selalu jadi yang terbaik di kelasnya. Menjadi nomor satu di rapor. Menjadi penghafal-penghafal nomor wahid yang secara mencengangkan mampu mengulang tiap deret teks dalam buku tapi sama sekali tidak tahu cara menerjemahkan dan melaksanakannya dalam keseharian. Dan untuk itu, sepulang dari sekolah yang sudah satu harian itu, mereka akan mengirim si anak mengikuti les ini dan les itu. Bahkan di hari-hari libur di mana seharusnya anak bisa beristirahat dan melakukan interaksi sosial di lingkungan rumah dan pergaulan.

Jika tidak, saya kira tidak masalah. Sepulang dari sekolah anak-anak tetap bisa bergaul. Tetap bisa bermain-main yang mereka suka. Tetap bisa menonton tayangan-tayangan yang menghibur di televisi (jika ada?). Tetap bisa iseng-iseng di media sosial atau bersenang-senang memainkan game online. Pendeknya, lepas dari beban akademik.

Lalu pertanyaannya, mengapa wacana Pak Menteri kita hanya separuh benar? Karena beliau cuma melempar wacana besar tanpa memaparkan teknis-teknisnya. Sekolah satu hari penuh atawa full day school akan diterapkan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, kata beliau.

Tidak disebut kapan mulai diterapkan dan apakah penerapannya merata untuk seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah (sekolah negeri) yang berada di daerah-daerah yang bahkan sulit ditemukan jika tidak teliti betul mencarinya di peta Indonesia.

Sebab jika menyeluruh dan diterapkan segera, ini terang blunder yang konyol. Bukan memperbaiki tapi malah menghancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa? Sistem itu tidak siap dijalankan karena secara umum kualitas sekolah, kualitas (dan juga kuantitas) guru, belum memadai.

Sistem sekolah sehari penuh membutuhkan guru-guru kompeten dalam jumlah banyak. Kenyataannya, masih tidak sedikit  sekolah yang guru-gurunya merangkap mengajar di dua bahkan tiga kelas sekaligus. Mengajar seluruh mata pelajaran, mulai dari matematika, ilmu alam, bahasa Indonesia, sampai kesenian dan olahraga. Guru super? Tidak, mereka melakukannya lebih karena situasi. Lebih karena keterpaksaan.

Apakah semua sekolah di Indonesia sudah memiliki fasilitas olahraga yang lengkap? Tentu saja tidak. Jumlah sekolah yang memiliki kolam renang di dalam lingkungan sekolah bisa dihitung dengan jari. Laboratorium-laboratorium pun kebanyakan masih sangat standar. Seringkali tidak lengkap. Jangankan itu, masih banyak sekali sekolah (bahkan di kota-kota besar) yang bangunan-bangunannya sangat buruk.

Bagaimana pula dengan asupan makanan untuk siswa? Sangat sedikit sekolah yang menyediakan makanan untuk siswa-siswa mereka. Makanan-makanan ini pengadaaannya juga tidak gratis karena masuk dalam komponen uang sekolah yang dibayarkan setiap bulannya. Jadi artinya mesti ada kesepakatan timbal-balik antara pihak sekolah dengan orang tua. Apakah yang seperti ini siap diterapkan? Apakah seluruh orang tua bersedia?

Sekolah yang menjalankan sistem belajar sehari penuh pada dasarnya bukan barang baru di Indonesia. Terutama di kota-kota besar. Anak-anak yang bersekolah di sana tidak sedikit. Dan tidak ada masalah karena para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sana, sejak awal sudah memahami dan menyepakati diberlakukannya sistem ini.

Tapi persoalannya memang jadi sungguh-sungguh berbeda tatkala sistem ini hendak "dimassalkan", terlebih-lebih dengan cara yang cenderung dipaksakan.

twitter: @aguskhaidir