Ngopi Sore

Wakil Rakyat Kami Minta Naik Gaji, Tuan Kim

Penderitaan macam apa yang dialami oleh orang-orang yang berpendapatan Rp 500 juta per tahun?

Wakil Rakyat Kami Minta Naik Gaji, Tuan Kim
THE TELEGRAPH
KIM Jong-un 

HARI masih pagi tatkala seorang kawan saya mengirimkan satu tautan berita yang datang nun dari Korea Utara. Tentu saja bukan dari media Korea Utara, melainkan dari JoongAng Ilbo, satu surat kabar bertiras besar yang terbit di Seoul, Korea Selatan.

Isinya sungguh aduhai. Presiden Kim Jong-un mengeksekusi seorang menteri dan seorang pejabat setingkat menteri menggunakan rudal antipesawat tempur. Eksekusi dilakukan di akademi militer di Pyongyang.

Apa kesalahan mereka? Menurut JoongAng Ilbo, Menteri Pertanian Hwang Min dan Ri Yong-jin, pejabat setingkat menteri di Kementerian Pendidikan, dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang mencederai semangat nasionalisme dan penghinaan terhadap kepala negara.

Hwang Min disebut-sebut memberikan pendapat yang tidak sejalan dengan garis kebijakan Kim Jong Un. Sedangkan Ri Yong-jin harus menjemput ajal lantaran mengantuk saat rapat, di mana Kim Jong- un sedang menyampaikan pidato.

Kawan saya itu lebih menyoroti kematian Ri Yong-jin. Bilangnya lewat WhatsApp: "kalau saja Kim Jong-un Presiden Indonesia, Anda pasti sudah bisa menebak, bung, di mana mayat-mayat paling banyak bergelimpangan."

Saya menangkap maksudnya dan membalas kalimat itu dengan emoticon yang banyak. Memang menggelikan sekali. Kim Jong-un mengeksekusi Ri Yong-jin yang sekadar mengantuk. Belum jatuh tertidur. Belum mendengkur. Belum sampai bermimpi. Seketika ingatan saya melayang pada foto-foto yang memampangkan adegan para wakil rakyat, para anggota parlemen, di Indonesia sedang tidur pulas di ruang-ruang rapat.

Belum hilang rasa geli, saya dihadapkan pada kelucuan yang lain. Kelucuan yang sangat boleh jadi lebih lucu dibanding dagelan-dagelan Mukidi dan Gatot Brajamusti, penasihat spiritual yang ditangkap saat berpesta sabu itu. Para wakil rakyat meminta pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan mereka. Dan mereka, memintanya, tanpa malu-malu.

Disampaikan melalui forum rapat koordinasi nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), wakil-wakil rakyat ini mengemukakan dua alasan.

Pertama, gaji dan tunjangan mereka, sudah 13 tahun tidak naik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, ditandatangani pada akhir era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Kami menderita selama 13 tahun ini, Pak. Bapak presiden dan bapak menteri tentunya tahu. Tetapi, saya yakin bapak menyayangi dan mengasihani kami karena kita semua adalah bangsa," kata Lukman Said, Ketua Adkasi. Lukman berbicara di depan Presiden Joko Widodo.

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved