Saat DPRD DKI Boikot Rapat karena Ahok

"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhentian plt (pelaksana tugas) gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat...."

Tayang:
Kompas.com/David Oliver Purba
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) 

"Jadi menurut saya tidak perlu sampai memboikot," ujar Oce.

Dinilai politis

Oce menilai aksi boikot anggota empat fraksi di DPRD DKI Jakarta sebagai langkah politisasi.

"Karena dia lembaga politis tentu ada pertimbangan politik di setiap sikap mereka," ujar Oce.

Namun, sebaiknya sikap politis DPRD DKI tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dia menilai, aksi boikot terhadap rapat dengan SKPD dapat membuat pemerintahan menjadi berjalan di tempat.

"Sikap politik DPRD seharusnya tidak merembet ke rapat-rapat koordinasi seperti ini," ujar Oce.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menilai bahwa boikot yang dilakukan DPRD DKI bersifat politis. Terlebih lagi, empat fraksi yang melakukan boikot adalah fraksi partai yang menjadi lawan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Jadi, saya minta marilah kita dewasa dalam berdemokrasi. Jangan hanya Jakarta terus, kok serangannya hanya ke Pak Basuki terus sih," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, sikap DPRD DKI yang seperti itu bisa merugikan masyarakat.

"Tolonglah jangan semua aspek dipolitisasi hanya untuk satu tujuan, yaitu memenangi pilkada," ujar Djarot.

"Marilah kita dahulukan kepentingan rakyat. Siapa pun yang terpilih nanti ya monggo. Namun, yang seperti ini adalah kebiasaan kurang baik," ucap Djarot. (*)

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved