listrik
Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah
"Insya Allah poin ketiga ini, bagaimana selesaikan semuanya satu langkah sesuai amanah, dari Mendagri kepada saya sebagai Plt Gubernur."
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com -
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Orda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsonomenyampaikan bahwa dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling banyak terjadi di DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Sumarsono dalam rapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komite I DPD, Selasa (7/3/2017).
"Yang paling problem memang di DKI karena paling dekat dan semua melihat," ujar Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Pertama, masih ada sekitar 56.000 warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)
Mereka sulit ditemukan tempat tinggalnya karena sebagian tinggal di apartemen atau lokasi-lokasi yang sudah tergusur. Kemendagri terus berupaya "mengejar" mereka agar dapat melakukan perekaman.
"Ini kejar terus, sampai ada mobil keliling untuk menjemput siapa yang mau merekam. Meskipun setelah direkam, masih belum kami beri e-KTP hardcopy-nya tapi kami kasih keterangan suket (surat keterangan) buat kepentingan pilkada, ini pun belum 100 persen juga rekamannya," tuturnya.
Baca: Pascapemecatan 4 Pengurus PSMS, Skuat Ayam Kinantan Tetap Enjoy Latihan
Permasalahan kedua, partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini dinilai menggembirakan dan mencapai 78 persen hampir merata di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, jumlah pemilih yang datang pada hari H pemungutan suara dianggap melebihi stok suara di TPS.
(Baca: KPU Akan Perbaiki DPT Pemilih Disabilitas Pilkada 2017 Putaran Kedua)
"Sehingga enggak ketampung juga, form (DPT tambahan) habis. Ini problem kedua, ini di luar dugaan ya," tutur Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta itu.
Ada pula permasalahan-permasalahan kecil, seperti warga yang seharusnya mencoblos di TPS A namun malah mencoblos di TPS B. Fenomena itu, kata Sumarsono, jumlahnya banyak sekali.
"Insya Allah poin ketiga ini, bagaimana selesaikan semuanya satu langkah sesuai amanah, dari Mendagri kepada saya sebagai Plt Gubernur. Tidak boleh satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya," ucap dia.
Sumarsono menambahkan, pihaknya akan melakukan operasi dari TPS ke TPS untuk memastikan semua yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) harus didata ulang. Termasuk yang tidak sempat atau gagal memilih. Data tersebut kemudian diperiksa lagi hingga hari terakhir.
