Pilgub Jakarta
Mengapa Ketua Bawaslu dan KPU DKI Hadiri Rapat Internal Tim Ahok-Djarot? Enggak Takut Dicap . .
"Ada juga yang menyampaikan spanduk-spanduk yang diduga mengarah pada paslon mereka, minta Bawaslu tegas, Bawaslu harus netral,"
lihat foto
Selain menghadiri undangan rapat internal Ahok-Djarot, Mimah mengaku pernah menghadiri acara yang digelar tim pemenangan pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni pada putaran pertama.
"Ibu pernah diundang tim kampanye AHY untuk hadir sebagai narasumber," tutur Mimah.
Sementara Sumarno menjelaskan, kehadirannya dalam rapat internal tim Ahok-Djarot hanya untuk berdiskusi.
Dia tak khawatir soal netralitasnya terkait kehadirannya dalam rapat internal tersebut.
"Enggaklah, ini kan silaturahim. Ini ada Bu Mimah juga, Ketua Bawaslu. Diskusi saja, terkait persiapan putaran kedua," kata Sumarno, Kamis.
Alasan tim Ahok-Djarot
Ketua tim pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya mengundang KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk menanyakan hasil evaluasi penyelenggaraan putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.
Baca: Pengakuan Jedar Soal Isu Selingkuh Raffi-Ayu Bikin Heboh, Netter: Bongkar Saja Semua
Baca: Teramat Iba, Lihat Video kala Jupe Mengerang Menahan Sakit
"Kami pengin tahu juga dong, kenapa orang bisa enggak dapat formulir C6. Ada warga yang punya formulir C6, tapi enggak punya KTP, enggak bisa milih, itu kan aturan semua," kata Prasetio.
Sementara Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tujuan diundangnya KPU dan Bawaslu DKI Jakarta dalam rapat tersebut adalah untuk sama-sama berkomitmen mendukung pelaksanaan pilkada yang berkeadilan.
Hal paling penting, kata Hasto, seluruh warga DKI Jakarta dijamin dapat menggunakan hak pilihnya.
"Bahwa warga DKI yang memenuhi persyaratan memilih, betul-betul mendapatkan formulir C6 dan menggunakan hak pilih dengan baik," kata Hasto.
Politisi Partai Golkar Nusron Wahid juga mengatakan, kehadiran KPU dan Bawaslu DKI untuk memberi penjelasan mengenai aturan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dengan begitu, tim pemenangan dapat mengetahui batasan-batasan dalam berkampanye.
Nusron mengatakan, tim pemenangan tidak menginginkan adanya multitafsir mengenai aturan pilkada, misalnya seperti bagi-bagi sembako, money politics, dan lainnya.
"Daripada pro-kontra, nanti pertentangan di media sosial macam-macam. Sehingga nanti diubah lagi sikapnya," kata Nusron.
(Kompas.com/Nursita Sari)
