Pilgub Jakarta

Gara-gara Pertanyaan Anies Ini, Ahok Tarik Nafas Panjang dan Geleng-geleng Sebelum Jawab

"Maksud open governance itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui apa yang kami lakukan," kata Ahok.

Ist
Foto Ahok dan Anies Baswedan 

TRIBUN-MEDAN.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat menghela napas sambil menggelengkan kepalanya saat diminta menanggapi pernyataan pesaingnya, Anies Baswedan, yang menyebut Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan sistem open governance.

Ahok melipat kedua tangannya di depan dada seraya menanggapi pernyataan tersebut.

Baca: Ahok Sudah Membayangkan Dirinya Tak Jadi Gubernur Lagi, Kenapa?

Baca: Malam Pertama Mendadak Super Gaduh, Suami Syok Lihat Ekor Menggantung di Alat Kelamin Istri

Baca: Warga Tak Menyangka Mahasiswi Pendiam dan Aktif di Kampung itu Hamil Lalu Tewas di Tangan Kekasih

"Maksud open governance itu apa? Maksudnya kan supaya rakyat mengetahui apa yang kami lakukan," kata Ahok di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Selain itu, Ahok menjelaskan, sebuah tata kelola terbuka akan menghasilkan partisipasi publik yang bermanfaat untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyimpangan lain dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Ahok menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan tata kelola yang terbuka.

Ahok mencontohkan, eksekutif dapat mengetahui kemunculan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dari sistem e-budgeting.

"E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang dan sekarang saja sudah didata ada 29.000 lebih laporan (usulan) dari bawah (RT/RW, kelurahan, kecamatan), ada beberapa (program) sudah diselesaikan dan beberapa ditolak," kata Ahok.

Jumlah usulan kegiatan di dalam e-musrenbang itu, ucap Ahok, dapat bertambah maupun berkurang. Sebab, kata dia, banyak kegiatan yang sudah dapat diatasi melalui aplikasi aduan Qlue.

Hal-hal kecil, menurut Ahok, sudah dapat diatasi oleh pekerja harian lepas (PHL) seperti petugas penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU).

"Kami kurang open governance apa lagi? Saking supaya DKI open governance dan bermanfaat, kami wajibkan transaksi non-tunai, agar arah uangnya dari mana mau ke mana, jelas sekali," kata Ahok.

Anies sebelumnya mengungkapkan keinginannya mengimplementasikan sistem open governance, atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Keinginan itu juga dia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved