Tahun ini, Pengelolaan Sumber Air Baru Dibangun di Kota Wisata Ini

Disisi lain, Ketua Tim Tarif Zulkifli Lubis menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri No 71 Tahun 2016, untuk menaikkan tarif air minum harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Selama ini banyak terjadi Kepala Daerah yang tidak menyetujui kenaikan tarif, sehingga PDAM menjadi tidak sehat dan akhirnya perlahan mati.

"Di Indonesia, dari 370 PDAM, 108 diantaranya tidak sehat dan 70 sakit. Bila Kepala Daerah tidak menyetujui, seharusnya disubsidi dari APBD," tegas Zulkifli Lubis.

Ia mengatakan seperti tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan dana Rp 200 Milyar untuk investasi pembangunan IPA Sunggal dan IPA Martubung. Dibutuhkan dana yang besar pula untuk merealisasikan program pengembangan tahun 2017 yakni uprating IPA Sunggal clerator no 2 dan 4, up rating IPA Deli Tua no 1, Pembangunan di Medan Denai, serta IPA paket Pancurbatu.

Lanjutnya, PDAM Tirtanadi terus mengekspansi pelayanannya mulai pertama kali membangun menara di Medan dan Sibolangit hingga menyebar ke seluruh titik di Sumatera Utara.

"PDAM Tirtanadi berorientasi kepada sosial bukan bisnis. Jadi kami tidak bisa sewenang-wenang menaikkan tarif untuk mengejar keuntungan. Bahkan pernah tahun 2013, PDAM menjual air di bawah biaya produksi. Itu semua kami lakukan demi melayani masyarakat," tuturnya.

Sebagai masyarakat yang peduli, Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Taufan Damanik yang turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut mengajak para warga untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan bersama.

"Selama ini kami sudah mendorong PDAM untuk gencar melakukan pertemuan dengan warga. Artinya tidak hanya sosialisasi saat penyesuaian tarif saja. Tetapi juga mengadakan pertemuan untuk menampung keluhan, aspirasi dari masyarakat. Karena PDAM Tirtanadi ini perusahaan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perusahan bersama bukan milik sepihak tapi seluruh pihak. Kita sebagai pemilik bersama perusahaan air ini, marilah sama-sama kita memikirkan jalan keluarnya," ujar Taufan Damanik.

Ia menjelaskan, kalau suplainya ditingkatkan tentunya harus ada biaya operasional juga untuk mencapai hal ini. Tidak semata-mata memikirkan sumber air saja, tetapi untuk mengalirkan air sampai ke rumah pelanggan harus melewati proses yang panjang.

"Kebutuhan masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikelola oleh pemerintah. PDAM Tirtanadi tidak akan menjadi swasta, kecuali ada faktor tertentu yang memaksa," ujarnya.

Acara Sambung Rasa Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirtanadi ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Berastagi.

"Kami mengapresiasi acara yang digelar PDAM Tirtanadi. Baru kali ini mengadakan sosialisasi dalam rangka kenaikan tarif air minum. Tentunya ini sangat menambah pengetahuan kami, terutama masyarakat sebagai pelanggan penikmat langsung air di wilayah berastagi," kata Camat Berastagi Mirton Ketaren saat memberikan kata sambutan.

Ia menambahkan, Berastagi sebagai kota wisata tidak terlepas dari air minum yang berkualitas. Jangan hanya hotel yang diutamakan, tapi masyarakat juga harus dapat menikmati air minum yang baik. Karena selama ini masyarakat selalu mengeluh air yang kerap mati dan alirannya tidak lancar.

Seharusnya kenaikan tarif air ini diimbangi dengan pelayanan yang baik pula.

(*/tribun-medan.com)