Pemimpin Baru Jakarta Harus Rekonsiliasi Bahas Reklamasi

Yayat Supriatna, menyarankan Anies-Sandi menemui pihak-pihak yang pro dan kontra dengan proyek reklamasi.

KOMPAS IMAGES
Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. (KOMPAS IMAGES) 

 TRIBUN-MEDAN.com - Pemimpin baru DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno disarankan melakukan rekonsiliasi dalam memutuskan nasib proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal ini dinilai paling tepat untuk menyelesaikan perdebatan yang masih ada saat ini.

Pengamat tata ruang kota dari Universitas Trisaksti, Yayat Supriatna, menyarankan Anies-Sandi menemui pihak-pihak yang pro dan kontra dengan proyek reklamasi.

Baca: Ogah Dianggap Paranoid, Novel Baswedan Tidak Mau Dikawal Polisi

Baca: Ahok Geram Gara-gara Karangan Bunga di Balkot Disebut Hasil Rekayasa

Baca: Sandiaga Ingin Jual Saham Perusahaan Bir Pemprov, Ini Kata Ahok

Cara seperti ini, menurut Yayat, pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Presiden Jokowi mengajak bertemu dengan pihak yang pro dan kontra terkait rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. Jadi Anies-Sandi tahu apa yang terbaik karena dapat mengakomodasi kepentingan yang pro dan kontra,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/4).

Baca: Ingin Buru-buru Pulang, Nagita Slavina Harus Sampai di Rumah Lebih Dulu Ketimbang Raffi Ahmad

Baca: Kirana Larasati Ajukan Gugatan Cerai dari Suami: Sudah Tidak Tinggal Satu Rumah

Baca: Soal Kondisi Julia Perez, Ruben Onsu: Semoga Ada Mukjizat

Jika Anies-Sandi menghentikan reklamasi, Yayat mengingatkan pemimpin baru tersebut akan menuai gugatan dari pengembang. Sebab, pengembang telah melakukan investasi yang besar setelah mendapatkan izin proyek dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Dalam hal ini tidak dipedulikan siapa pemimpin DKI Jakarta yang telah mengeluarkan izin. Yang menjadi fokusnya adalah pemerintah provinsi telah mengeluarkan izin tersebut dan ini rawan gugatan dari para pengembang,” ujar Yayat.

Selain itu, pandangan antara Anies-Sandi dan pemerintah pusat saling berbeda. Pemerintah pusat menilai proyek reklamasi memiliki nilai strategis bagi perekonomian Jakarta dan Indonesia. “Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga harus saling bertemu untuk membahas proyek ini,” ucap dia.

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan proyek reklamasi 17 pulau akan menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jakarta. Mulai dari keterbatasan lahan, banjir rob, hingga pengangguran.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved