Pilgub Jakarta
Hacker yang Retas Situs Dinsos DKI Tagih Janji DP 0 Rupiah Anies-Sandi
Peretas mengunggah foto rumah dari kardus berwarna biru dan merah. Di bagian dalam foto tertulis 'Inikah yang dimaksud DP 0%?' Peretas juga menulis,..
lihat foto
Kamis (20/4/2017), Sandiaga Uno menyampaikan pemerintah provinsi akan menyiapkan Rp 2,5 triliun di tahun pertama untuk menjalankan program ini.
Semula sempat terlontar Lippo Group yang terang-terangan siap berpartisipasi dalam program DP rumah nol rupiah.
Direktur Lippo Group John Riady, mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP rumah nol persen. Namun saat ini mereka belum membahas detil kerja sama.
“Kemarin baru terpilih, jadi belum ada komunikasi secara khusus untuk ini. Mungkin nanti hari ke depan silaturahmi memberi selamat, dan minta masukan di mana yang bisa kerja sama,” kata John.
Namun sehari kemudian, Lippo Group membantahnya.
Sejumlah bankir yang dimintai komentar rata-rata masih belum ambil sikap, karena belum jelas bagaimana dan seperti apa program ini nantinya.
Kompas.com (KCM) pun mencoba menghubungi ‘dapur’ Anies-Sanditempat program DP rumah nol rupiah ini digodok, agar masyarakat yang ingin ber-KTP DKI menjadi jelas seperti apa program yang diusungAnies-Sandi ini.
Berikut wawancara singkat Kompas.com dengan Adhamaski Pangeran (Adham), ketua kajian perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, serta anggota tim dewan pakar Anies-Sandi mengenai program DP rumah nol rupiah.
KCM: Apa dan seperti apa skema pembiayaan, jenis hunian, lokasi, spesifikasi, dan kriteria sasaran program?
Adham: Saat ini, (bahan) yang terbaru sedang saya susun. Terutama tentang bagaimana membuat (program) itu benar-benar bekerja.
KCM: Spesifikasi huniannya seperti apa? Siapa kriteria sasaran program?
Adham: Seperti FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR). Sebetulnya kan semua awalnya (ide) dari sana.
Kenapa rumahnya berharga Rp 350 juta? Karena peraturan rumah susun subsidi dari Kementerian PUPR di Jakarta ya maksimal harganya Rp 350 juta.
Kenapa gaji maksimal Rp 7 juta? Karena syarat dapat rumah susun subsidi FLPP ya gaji maksimal Rp 7 juta juga.
Bedanya... kita punya skema DP rumah nol persen dengan cara menabung dulu di Bank DKI minimal 6 bulan.
