Luhut Panjaitan: Bapak Saya Dibunuh PKI di Depan Mata Saya, Bagaimana Saya Bisa Dikatakan Pro PKI?

Namun, hal itu segera ditentang oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, yang menjamin paham itu tidak akan kembali masuk ke Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahmi dengan para awak media bertajuk 'Coffee Morning' di Gedung BPPT, Jalan, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2017). (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN) 

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah pihak menilai banyaknya investasi yang berasal dari Tiongkok, akan membawa pengaruh negatif bagi bangsa, terutama masuknya kembali paham komunis di Indonesia.

Baca: Lakoni Pekerjaan di Tempat Banyak Wanita Bertelanjang Dada, Siapa Sangka Ini Tujuannya

Namun, hal itu segera ditentang oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, yang menjamin paham itu tidak akan kembali masuk ke Indonesia.

Tim kajian yang dibentuk olehnya, sudah menyatakan bahwa investasi yang masuk dari Tiongkok, tidak serta merta membawa ideologi tersebut ke dalam negeri.

Baca: Akbar Tandjung: Kalau Pak Jokowi Bilang Gebuk, Berarti Ada yang Serius

Baca: Keponakan Ashanty yang Kontroversial Ini Akhirnya Tunjukkan Wajah Aslinya, Anda bakal Terperangah

Baca: Di Lokasi Pesta Seks, Polisi Temukan Ceceran Kondom dan Amankan Enam Gigolo

"Kalau ada PKI, saya sikat. Enggak urusan. Kemarin saja kita gebuk kok. Pokoknya, siapa pun yang mau pecah belah bangsa, kita habisi," tegas Luhut di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5/2017)

Hal itu, jelas dia, juga sekaligus menampik anggapan bahwa dirinya selama ini pro kepada komunis, dengan memberi kesempatan Tiongkok untuk berinvestasi.

Baca: Di Depan Raja Salman dan Donald Trump, Jokowi Bilang Ini soal Terorisme dan Radikalisme

Alasan mendasar bagi Indonesia untuk membuka peluang investasi dari Tiongkok, menurut Luhut, semata untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara dan untuk kepentingan masyarakat.

"Bapak saya dibunuh PKI di depan mata saya, bagaimana saya bisa dikatakan pro PKI?" tutur Luhut.

Luhut mengakui kini muncul kesan pemerintah antikritik.

Baca: Demi Ahok, WNI di Swiss Bayar Rp 2,1 Juta untuk Izin Berunjuk Rasa

Tapi, katanya, kritik yang disampaikan tidak bersifat membangun, tetapi hanya menjelek-jelekkan pemerintah.

Terlebih, mereka yang mengkritik dinilai tidak memiliki data yang jelas.

"Kalau mau kritik pakai data, jangan kampungan yang cuma bicara saja. Kalau sudah punya data, adu sama data saya. Nanti biar saya cek lagi, mana data yang benar dan valid," tegas Luhut di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5/2017).

Baca: Keponakan Ashanty yang Kontroversial Ini Akhirnya Tunjukkan Wajah Aslinya, Anda bakal Terperangah

Masih kata Luhut, pemerintah saat ini bukan rezim yang anti-kritik, namun hanya ingin memberikan pelajaran bagi masyarakat, jika memang akan mengkritik, dapat mengadu dari sebuah data.

"Kalau memang ada data yang menunjukkan kurang di sana-sini, sampaikan ke saya. Meski nanti bukan bidang saya, saya bisa sampaikan ke kementerian terkait," kata dia.

Dengan begitu, kritik yang disampaikan masyarakat dapat membangun kinerja pemerintah ke arah yang lebih baik.

(Tribunnews/Amriyono Prakoso)

Sumber: Warta kota
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved