Calon Siswa Akpol Protes Tiba-tiba Anak Pejabat Polda Lolos Seleksi Melalui Kuota Khusus, Padahal. .
"Masih ada urutan yang ke 14 hingga urutan ke 25 yang nilainya lebih bagus. Kok bisa pula jadi anak itu yang lolos,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan/Royandi Hutasoit
TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Beberapa calonon Siswa Akademi Kepolisian (Akpol) Indonesia di Semarang yang mengikuti ujian masuk di Polda Sumatera Utara, Medan, melancarkan protes.
Mereka keberatan akan adanya penambahan kuota khusus kepada anak Pejabat Polda Sumut.
Baca: Pedagang Pasar Aksara Mengenang Satu Tahun Kebakaran Pasar, Janji yang Tak Digenapi
Baca: Ngeri, Tindakan Petugas Tertibkan Tambang Liar Penyebab Jalan Rusak Diadang Preman-preman
Baca: Duh, Balita 2 Tahun Jatuh dari Lantai 18, Penyebabnya Bikin Netizen Geram
"Saat Pantukhir (penilaian penentuan akhir) 19 Juni lalu diumumkan yang lulus dari Sumut ada 13 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Namun tiba-tiba ada pengumuman kalau ada kuota tambahan kepada Imam Aji Pradiansyah, dia ini anak Karo Ops Polda Sumut," ujar Seorang Casis bernama Sandi Pratama Putra, Rabu (12/7/2017).
Menurut Sandi, para calon siswa keberatan karena kuota tambahan ini diberikan kepada anak yang saat mengikuti ujian masuk berada pada urutan ke-26, padahal masih banyak urutan yang nilainya lebih bagus.
"Masih ada urutan atau ranking yang ke 14 hingga urutan ke 25 yang nilainya lebih bagus. Kok bisa pula jadi anak itu yang lolos," ujarnya.
"Apakah boleh hanya karena anak Pejabat Polda, dia jadi diluluskan. Ini kan enggak sesuai dengan keterbukaan saat seleksi, seperti yang dibilang Panitia Seleksi itu," tambah Sandi.
Permasalahan ini kata Sandi sudah mereka pertanyakan kepada Karo SDM Polda Sumut, Adi Kuntoro, namun jawaban dari Kepala Biro SDM Polda Sumut tidak bisa menjelaskan kenapa anak Pejabat Polda Sumut bisa diluluskan dengan kuota khusus.
"Tidak ada jawaban yang jelas. Mereka menduga-duga. Makanya kami ingin menjumpai bapak Kapolda Sumut. Kami mau mendengar penjelasan dari Pak Kapolda atas kuota khusus ini," ujarnya.
Orangtua Calon Siswa Protes Kebijakan untuk Putra Daerah
Sebelumnya sejumlah orangtua calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Markas Polda Jawa BaratCalon taruna yang mendapatkan ranking tinggi, tetapi tidak lolos seleksi lantaran aturan mendahulukan putra daerah.
Kemudian orangtua para taruna protes dan didokumentasikan dalam video. Video aksi protes mereka pun viral di media sosial dan sempat melaporkan ke Propam Mabes Polri.
Dalam video yang beredar, tampak seorang ibu-ibu melayangkan protes kepada petugas. Belum diketahui tanggal pembuatan video tersebut.
Seorang tua calon siswa, Nani (47), mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.
Kemudian Kapolri JEnderal Tito Karnavian menganulir keputusan Kapolda Jabar tersebut.
Polri membentuk tim evaluasi terkait dengan proses rekrutmen calon taruna Akpol Polda Jabar yang ricuh dan diprotes orangtua calon siswa. Tim sedang meminta klarifikasi ke Polda Jabar.
"Saat ini tim evaluasi dari Panitia Pusat bersama Tim Propam Mabes Polri sedang melakukan verifikasi ke Polda Jabar," kata Asisten SDM Kapolri Irjen Aries Sulistyanto.
Menurut Arief, verifikasi itu untuk mengkaji ada-tidaknya penyimpangan dari ketentuan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi. Untuk diketahui, protes orang tua disampaikan karena adanya kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.
"Polri tidak pernah menerapkan kebijakan putra daerah dan non-putra daerah, apalagi untuk Akpol," ujarnya.
Arief menuturkan yang selama ini diterapkan adalah local boy for local job/local police khusus untuk level Bintara. Kebijakan ini juga merupakan manifestasi upaya Polri dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.
"Local boy dikonotasikan warga/calon yang telah tinggal di daerah tersebut dengan diberi batas waktu minimal 1 tahun tanpa melihat putra daerah atau bukan putra daerah. Karena Polri memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga NKRI." ujarnya.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun menegur kepada Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Anton Charliyan.
"Sudah saya tegur (Kapolda Jabar)," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, (Selasa, 4/7/2017).
"Saya cepat tangkap itu dan kemudian saya diskusi dengan AS SDM kita. Perkap keistimewaan itu hanya untuk Papua," pungkas Tito.
(ryd/tribun-medan.com)
*******
DAPATKAN BERITA PERISTIWA UNIK-MENARIK
Baca: Terungkap Kenapa Dua Pelaku Begitu Sadis Saat Melukai Ahli Telematika ITB Hermansyah
Baca: Istri Pakar Telematika ITB Hermansyah Dipertemukan dengan Dua Pelaku, Gini Katanya
Baca: Mengejutkan, Profesi Pelaku Penikam Ahli Telematika ITB Hermansyah ternyata
Baca: Terlihat Sosok Wanita Berjilbab, Saat Nenek Rohaya dan Slamet Berbulan Madu, Ngamar
Baca: Duh, Gadis Cantik Ini Tak Sadar Terbaring di Semak-semak dengan Kondom di Sebelahnya
Baca: Arus Lalu Lintas Lumpuh Saat Pedagang Demontrasi Memperingati 1 Tahun Kebakaran Pasar Aksara
Baca: Inilah Sosok Pemilik Bom Panci yang Meledak di Bandung, Apakah Anda Mengenalnya?
Baca: ASTAGA! Saat Apel HUT Bhayangkara Tiba-tiba Dua Ekor Gajah Masuk ke Lapangan, Ini yang Terjadi
Baca: Pimpinan GNPF MUI Sebut Tak Ada Kaitan Peristiwa Pembacokan dan Kasus Rizieq Shihab
Baca: Pengusaha Ucok Durian Sengaja Tidak Mudik pada Hari H Lebaran karena Lakukan Ini pada Tetangga
