Masalah Uang Lebaran, Pegawai Kemenhub Ribut dengan Koter Horas Tanjung Pinggir

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Diduga akibat diskriminasi pembagian hak pegawai pegawai Kemenhub ribut. Adanya dana Posko Lebaran yang sebesar Rp 19.950.000, Koordinator Terminal (Koter) Horas Tanjung Pinggir Kota Siantar, Pangihutan Sidabungke dicecer para anggotanya, Kamis (13/7/2017).

Keributan soal jatah ini sudah terjadi sejak pagi pasca apel. Pegawai Kemenhub mencecar Pangihutan untuk memperjelas dana Posko Lebaran yang diturunkan oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang pembagiannya tidak merata atau bervariasi terkesan pilih buluh.

"Pegawai yang dianggap kawan dikasinya tiga kali, bisa beda-beda. ada yang dua kali dan ada yang sekali. Entah apa maksudnya dibikin begitu, sama-sama kerjanya semua di sini” cecar seorang pegawai Kemenhub di terminal tanjung pinggir.

Baca: Akhirnya Ranty Maria Ungkap Kerinduan pada Ammar Zoni, Kekasih yang Mendekam di Sel

Tak mau ketahuan dan dilihat publik, Pangihutan mengajak para anak buahnya ke salah satu ruangan yang ada di terminal tersebut.

"Udahlah, udah, kita bicarakan aja baik-baik. Jangan di sini kita bicarakan itu, tak ada jawabannya itu di sini," cecar Pangihutan yang pernah dituding meminta uang dari honorer untuk mengurus berkas‎ ke Kemenhub.

Dapam rapat itu seoramg pegawai tampak benar-benar kesal. Dirinya bahkan tak peduli ketika Pangihutan mrlengingatkannya ada yang merekam kejadian tersebut.

Usai melakukan pertemuan yang penuh cekcok dengan para anggotanya, Pangihutan enggan memberikan penjelasan kepada awak media yang mempertanyakan hasil pertemuan.

"Udahlah, intern kamilah ini, gak usahlah diekspos‎, intern kamilah itu ya," ujar Pangihutan

Sementara, para eks pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Siantar yang telah resmi menjadi pegawai Kemenhub itu, ketika ditemui di salah satu warung di dalam terminal, meminta kepada pihak Kemenhub untuk segera mencopot Pangihutan dari jabatannya sebagai Koter Horas Tanjung Pinggir.

"Dengan kondisi ini kami mendesak agar dia (Pangihutan) diganti ‎sebagai koordinator, dia itu pilih buluh dalam menjalankan pekerjaannya. Dia itu otoriter, dalam mengambil suatu keputusan, dia tidak pernah mau merapatkannya terlebih dahulu. Udah gitu, mata duitan pulak," cecar seorang pegawai Kemenhub itu diamini oleh teman kerjanya yang lain.

Terkait dengan dana Posko Lebaran, diceritakan seorang pegawai, total dana Posko Lebaran dari Kemenhub adalah sebesar Rp 19.950.000. Dengan rincian Rp 550.000 untuk pengadaan spanduk, Rp 1 juta untuk administrasi, Rp 2.400.000 untuk uang makan, sisanya Rp 16 juta untuk uang transportasi.

"Yang tak dibagi rata itu adalah uang makan dan uang transportasi, itu yang kami pertanyakan. Tadi keputusan dalam pertemuan tadi, uang sebesar Rp 16 juta yang sudah diterima dari kemenhub dan sudah dibagikan sebagian itu, harus diaudit kembali. Karena uang yang sudah dibagi kepada para pegawai itu hanya sekitar Rp 8 juta, sisanya yang Rp 8 juta lagi dikemanakan. Itu makanya kami minta diaudit kembali,” tandasnya.

(Dyk/tribun-medan.com)