Markus Minta Pembangunan Jembatan jadi Prioritas, Alasannya Hanya Karena Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, DAIRI - Anggota Komisi B DPRD Dairi, Markus Purba mengaku heran dengan lambannya kinerja Pemkab Dairi dalam menangani jembatan yang ambruk akibat longsor.

Anggota fraksi Demokrat ini mengungkapkan Desa Jumagrat sebagai penghasil sayur-sayuran butuh perbaikan cepat untuk akses hasil tani.

"Ini kan sudah dua tahun dan itu merupakan jembatan vital. Jembatan ambrukkan karena bencana, seharusnya cepat diantisipasi. Ini kenapa sampai berlarut-larut begini,"ujarnya seraya mengatakan warga sakan melakukan aksi protes, Selasa (1/8/2017).

Baca: Setelah Kematian Ricko, Seluruh Suporter di Indonesia Sepakat Berdamai

Ia juga mengaku kasihan banyaknya hasik tani warga yang tak dapat dijemput oleh pemborong akibat putusnya akses.

Markus juga mengungkapkan Dinas PU Dairi telah menganggarkan 700 juta untuk pembangunan jembatan di Desa Jumagrat. Namun, ia mengharapkan prpgram kerja tersebut menjadi prioritas utama.

"Saya sudah lihat ada 700 juta untuk pembangunan jembatan, jadi harus jadi prioritas. Jangan berlarut-larut seperti ini. Tunggu didesak baru bekerja,"ujarnya.

Seorang warga Desa Jumagrat, Desi Simanungkalit mengharapkan pemerintah membangun jembatan dari beton dengan pondasi yang kuat.

Sebab, saat pembangunan dengan batang kelapa dari dana swadaya masyarakat, jembatan tersebut rubuh akibat aliran sungai.

"Kalau boleh dibuat Bronjong dan paku bumi biar kuat. Kami sudah usulkan, tapi selalu alasannya tidak ada dana,"ujarnya.

Sedikit memberi tahu, jembatan di Desa Jumagrat Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi telah ambruk karena longsor tahun 2015.

Warga sebanyak 600 kepala keluarga telah melakukan pengumpulan dana untuk membangun jembatan tersebut.

Namun sayangnya, jembatan tersebut rubuh kembali. Jembatan tersebut merupakan kases utama bagi delapan dusun dan dua sekolah dasar.

Saat ini, warga menggunakan ladang milik seorang warga untuk melintas. Setiap pengendara yang lewat dikenakan biaya suka rela. Namun, bagi kendaraan mengangkut hasil tani dikenakan Rp 50 perkilogram.

Hal ini membuat hasil tani warga seperti jagung menumpuk tak diangkut.

(tmy/tribun-medan.com)