Setelah Meninggal, Putusan Pidana Terhadap DL Sitorus Dianggap Error In Objecto

Tayang: Kamis, 24 Agustus 2017 15:50 WIB

Setelah Meninggal, Putusan Pidana Terhadap DL Sitorus Dianggap Error In Objecto

(Kompas.com/Robertus Belarminus)

Jaksa Agung HM Prasetyo saat diwawancarai di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (8/8/2017)

Baca Selanjutnya:

Profil AKP Bonar Adiguna Hutapea, Perwira yang Akhirnya Dipecat, Langsung Dibawa ke Mabes Polri

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Koperasi KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub serta Keluarga Almarhum DR Sutan Radja DL Sitorus, Marihot Siahaan keberatan dengan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang selalu berubah-ubah. Yakni terkait lokasi dalam Dakwaan-Putusan pidana No 481 yang Error In Objekto, yang pernah ditimpakan kepada diri Almarhum DL Sitorus.

Beberapa waktu lalu Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas eksekusi lahan perkebunan sawit seluas 47 ribu Hektare milik DL Sitorus di Padang Lawas, Sumatera Utara. Sebagaimana melaksanakan amar putusan pidana No.481/PID.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006.

Baca: Jaksa Agung Ungkit Kasus DL Sitorus saat Jenazah Belum Dimakamkan, Ini Kata Pengacaranya

Tapi, anehnya, pada tanggal 6 Agustus 2017 Prasetyo menyatakan pihaknya sendiri sudah mengeksekusi putusan Pidana No.481 tersebut pada tahun 2009 dan menyerahkan hasil eksekusi kepada Menteri Kehutanan.

"Artinya, tugas Kejaksaan selaku eksekutor sudahselesai. Lantas setelah DL Sitorus menghembuskan nafas terakhir, Prasetyo mau eksekusi yang mana lagi?" ujar Marihot dalam pernyataan persnya tanggal 24 Agustus 2017.

Menurut Marihot Siahaan, eksekusi yang dimaksud Kejaksaan selaku eksekutor pada tahun 2009 tersebut telah dilakukan sebagai pelaksanaan Amar Putusan No. 481 sama-sekali tidak adakaitannya dengan lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola Koperasi Parsub dan KPKS Bukit Harapan termasuk DL Sitorus.

Karena yang di eksekusi adalah pada lokasi sebagaimana yang disebut-sebut dalam Dakwaan dan Amar Putusan No.481 yaitu di lima desa. Yakni Desa Paran padang, Janji Matogu, Langkimat, AekRaru, dan Mandasip.

Baca: DL Sitorus Udah Wafat Jaksa Agung Baru Bilang Potensi Korupsi Kasus Penyerobotan Lahan

Faktanya luas 5 desa tersebut seluruhnya hanya Sekitar 6 Ribu Hektare. Sedangkan dalam Dakwaan-Putusan disebutkan kegiatan Koperasi KPKS Bukit Harapan dan Parsub di dalam areal seluas 47 Ribu Hektare di 5 desa tersebut.

"Sehingga jelas, Koperasi KPKS – Parsub dan juga DL Sitorus tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimana yang disebut dalam Dakwaan-Putusanpidana No. 481 tersebut," tambahnya.

Diungkapkan Marihot, bahwa salah TKP - error in objekcto ini terjadi, diakibatkan salah proses hukum. Karena pada waktu sidang pidana Pak DL Sitorus tidak pernah dilakukan rekonstruksi atau olah TKP dan Pemeriksaan Setempat. Sehingga TKP dan alat-alatnya tidak pernah dibuktikan.

Baca: Mengenang Sosok DL Sitorus: Pengusaha yang tak Punya Utang dan Patuh pada Ibunya

Padahal dalam hukum acara pidana, prinsipnya rekonstruksi atau olah TKP atau Pemeriksaan Setempat dalam persidangan pidana mutlak dilaksanakan. Serta alat-alat kerjanya juga harus dibuktikan guna akurasi keadilan.

"Terhadap fakta ini kami akan membuat surat kepada Jaksa Agung dan kemungkinan sebagai Warga Negara akan mengajukan gugatan citizen lawsuit," tegas Marihot.(*)