Aung San Suu Kyi, Anda Teroris!

JUMAT pagi, 1 September 2017, di saat muslim seluruh dunia merayakan Iduladha dan memotong hewan kurban sebagai perwujudan rasa syukur, dari Sungai Naf melesat kabar kematian. Sungai Naf adalah batas negara Myanmar dan Bangladesh, dan dari perutnya, mengacu pada Al Jazeera, diangkat 26 jenazah pelarian etnis Rohingya. Sebelas di antaranya anak-anak.

Musibah terjadi setelah perahu yang membawa mereka menyeberang ke Bangladesh terbalik lantaran kelebihan muatan. Diperkirakan jumlah korban akan bertambah.

Baca: Duh, Banyak Cacing Hati Ditemukan di Sapi Kurban Presiden Jokowi

Sebulan belakangan, konflik yang berlarut-larut antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya kembali memanas. Kali ini bahkan lebih dahsyat lantaran pihak pemerintah tak lagi malu-malu dan telah sepenuhnya melepaskan topeng mereka. Pemerintah Myanmar seolah-olah sudah tak lagi peduli pada sorotan dan kecaman yang dilontarkan pada mereka.

Who Will Help Myanmar's Rohingya, tulis BBC. Siapa yang akan menolong Rohingya? Boleh dikata tidak ada. Mereka saat ini tertahan di kawasan-kawasan seputaran perbatasan Bangladesh-Myanmar. Tak bisa bergerak ke mana-mana. Masuk belum mendapat izin dari Pemerintah Bangladesh, mundur ditunggu pasukan militar (dan sipil) Myanmar yang sungguh buas. Maju kena mundur kena.

Baca: Ayub Meninggal Saat Hendak Salat Jumat, Posisi Jenazahnya Sedang Sujud

BBC, dan umumnya media-media barat, menyebut mereka sebagai stateless, orang-orang tanpa negara. Terusir dari Rakhine, wilayah di mana mereka hidup dan berkembang sejak abad 17, dicopot hak-hak kewarganegaraannya, dan tak diterima di negara-negara lain. Termasuk negara tetangga dan negara yang pada dasarnya merupakan asal mereka, dan membuat mereka terpaksa pergi lebih jauh, di antaranya ke Malaysia dan Indonesia, bahkan sampai Australia.

Orang-orang etnis Rohingya diyakini merupakan bagian dari suku bangsa Indo-Aryan. Orang- orang Bengkali. Suku bangsa yang mendiami negara-negara di Asia Selatan. Terutama India, Pakistan, dan Bangladesh. Ada juga di Nepal, Srilanka, dan sebagian kecil di Maldives.

Pemerintah Myanmar (dulu Burma) sejak lama tak berkenan terhadap keberadaan Rohingya. Pengusiran, yang diikuti pembantaian, bahkan telah terjadi sejak negara ini masih menjadi koloni Inggris. Tahun 1939 tercatat sebagai pembantaian paling besar. Saat itu, sebanyak 30 ribu orang Rohingya menemui ajal.

Pengusiran dan pembantaian berlanjut saat Myanmar dikuasai junta militer. Tahun 1942, 1968, dan 1992. Dalam "Southeast Asia: Refugees in Crisis", Siegfried O. Wolf, menyebut bahwa selain faktor sosial budaya, penyebab konflik ini adalah politik. Rohingya tidak pernah berada pada arus politik pemerintah. Junta memang secara sengaja dan terus-menerus mengobarkan kebencian "warga asli" Myanmar kepada Rohingya untuk menciptakan musuh bersama.

Sekali lagi, membenci Rohingya sebagai suku bangsa "asing" yang patut dihalau. Bukan membenci agamanya. Bahwa kemudian agama jadi terseret-seret itu merupakan imbas otomatis. Orang-orang Rohingya mayoritas muslim, sebagian kecil Hindu. Sedangkan warga asli Myanmar mayoritas Buddha, sebagai kecil Hindu dan pemeluk Islam. Dan mereka semua termakan kampanye kebencian junta militer.

Menurut Wolf pula, keberadaan Rohingya sebagai musuh bersama, membuat rakyat Myanmar tak terlalu peduli pada gerakan-gerakan demokratisasi yang dilancarkan Aung San Suu Kyi yang mendapatkan banyak dukungan dari luar negeri.

Sampai junta militer jatuh dan kekuasaan beralih ke tangan sipil. Harapan merebak. Harapan bahwa Myanmar akan berangsur damai. Harusnya demikian. Bukankah Aung San Suu Kyi telah diganjar Nobel Perdamaian?

Tanpa junta militer, tanpa tekanan, dan dengan posisi politiknya yang sangat kuat, semestinya Aung San Suu Kyi dapat membangun perdamaian di negerinya. Termasuk perdamaian dengan etnis Rohingya. Paling tidak menghentikan pembantaian dan mengembalikan hak-hak kewarganegaraan mereka.

Kenyataannya, kita tahu, tidak demikian. Kebencian tetap saja merebak dan pembantaian demi pembantaian terus terjadi. Bahkan dengan cara-cara yang makin keji. Cara-cara yang makin menyerupai terorisme.

Tahun 2012, pembantaian massal terjadi setelah seorang perempuan diperkosa oleh sejumlah laki-laki Rohingya. Pemerintah yang semestinya meredam, justru ikut menambah kerunyaman. Pemerintah terkesan membiarkan sipil ikut bertindak. Celakanya, dan ini yang membuat konflik meruncing, sipil yang bertindak itu, baik lewat teror psikologis maupun fisik, adalah kaum agamawan buddha, sehingga kesan yang mencuat ke permukaan, konflik ini merupakan konflik antara pemeluk Buddha dan kaum muslim.

Di tengah riuh kekacauan konflik, Aung San Suu Kyi memilih bungkam. Tidak ada imbauan. Tidak ada larangan. Tidak ada orasinya yang berapi-api. Dia bukan cuma diam. Dalam wawancara dengan Channel News Asia, tahun 2015, Suu Kyi bilang bahwa apa yang terjadi pada orang-orang Rohingya tidak seburuk yang dikabarkan dunia.

"Saya tidak bilang bahwa tidak ada masalah di sana. Ada masalah dan kami akan menyelesaikannya. Kami lebih memilih fokus menyelesaikan masalah daripada ikut membesar- besarkan masalah yang sebenarnya tidak demikian."

Juni 2017, Myanmar menolak mengeluarkan visa bagi tim dari PBB yang hendak melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya genosida terhadap orang-orang etnis Rohingya. Tak ada suara Suu Kyi. Sekarang, saat puluhan ribu orang Rohingya lari mengungsi, saat ratusan di antaranya tewas, dia juga tetap diam. Tak ada seruannya. Tak ada imbauan atau larangannya. Terlebih-lebih oransinya yang berapi-api.

Ataukah, jangan-jangan, dia masih tetap berpikir bahwa Rohingya sekadar masalah yang dibesar-besarkan? Jika demikian, saya kira, nobel Nyonya Suu Kyi bukan saja sangat pantas ditarik. Lebih dari itu dia juga pantas disebut teroris.(t agus khaidir)

Follow @aguskhaidir

Follow @tribunmedan