Heboh Impor 5.000 Senjata Ilegal yang Disebut Panglima TNI, Wiranto Beber Fakta Sebenarnya

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal impor 5.000 senjata ilegal dalam silaturahim bersama purnawiran Jumat (22/9/2017). 

Wiranto menyebut institusi yang mengajukan pengadakan senjata yang dimaksud Gatot adalah Badan Intelijen Negara (BIN) .

Jumlah yang dibeli menurut Wiranto hanya sebanyak 500 pucuk.

Tidak seperti yang disebutkan Panglima TNI, yakni sebanyak 5.000 pucuk.

Selain itu senjata tersebut bukan diimpor tapi diproduksi PT Pindad.

BIN membeli senjata dari PT  Pindad sebanyak 500 pucuk, dan dalam pembeliannya, kata Wiranto memang tidak butuh izin dari Mabes TNI.

"Dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan, maka pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu, memang tidak perlu minta izin ke Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri, dan itu sudah dilakukan," ujar Wiranto.

Presiden RI  Joko Widodo, kata Wiranto, juga tidak perlu terlibat dalam proses pembelian senjata itu.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Panglima TNI merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tapi ternyata itu non standar TNI, oleh karena izin ukup dari Mabes Polri," katanya.

"Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan, tidak ada masalah, selesai," tambah Wiranto.

Wiranto mengakui pernyataan Panglima TNI itu telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia juga mengakui pernyataan tersebut berpotensi membuat masyarakat berpikir adanya kekuatan lain di luar TNI-Polri, yang hendak membangun kekuatan di dalam negeri.

"Sekarang sudah bergulir di masyarakat, menimbulkan spekulasi, apakah ini karena keadaan Indonesia sudah genting ada suatu kekuatan yang ingin seperti tahun-tahun dulu, melakukan suatu aksi yang menggangu stabilitas atau keamanan nasional," katanya.

"(Ada yang berpikir) jangan-jangan ini untuk institusi lain dalam rangka Pemerintah lepas kontrol, (saya tegaskan) bukan, Ada juga yang mengatakan jangan-jangan ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak ada, kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari keamanan nasional," tambah Wiranto.

Bahkan admin twitter TNI AU pun kelabakan menjawab pertanyaan netizen seputar pernyataan Gatot ini.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

"Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa," ungkapnya saat berpidato di hadapan para Purnawirawan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan serta Perwira Tinggi TNI dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) malam.

Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya dari keluarga TNI sendiri, bahkan seorang jenderal sekalipun.

"Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang yunior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan pada senior, itu hanya (tindakan) kami sebagai Bhayangkari. Tidak semua TNI memang bersih. Jujur saya katakan, ada yang punya keinginan dengan cara amoral untuk mengambil jabatan. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat merintih tidak hanya menangis, biarpun itu Jenderal," ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut.

"Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan disini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," katanya.

Gatot juga menyampaikan, TNI akan melakukan tindakan tegas jika nanti senjata tersebut tetap masuk ke Indonesia walau sudah diingatkan.

"Kita intip terus, kalau itu (senjata) ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu pak, itu karena tidak boleh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri," ungkapnya.

Bahkan, menurut Gatot, Polri pun tidak boleh memiliki senjata tertentu yang hanya boleh dimiliki oleh TNI.

"Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak Tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” ujarnya.

Pernyataan Gatot tersebut disampaikan di hadapan para mantan Panglima TNI dan para mantan Kepala Staf Angkatan serta purnawariwan Perwira Tinggi TNI dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI'.

Namun, tidak ada mengenai info rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Endiarto Sutarto.

Kemudian bekas Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, serta para petinggi TNI lainnya. (*)