Blunder Pernyataan Gatot Nurmantyo Soal Pembelian 5000 Sejata Api Ilegal, Begini Jadinya
PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.
lihat foto
"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu," kata Wiranto.
Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," katanya.
Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.
"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah," ungkap dia.
Tidak Etis, Buat Kegaduhan
Anggota Komisi I DPR Charles Honorismenyayangkan penyampaian misinformasi oleh Panglima TNIJenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5000 senjata api oleh institusi nonmiliter. Terlebih ucapannya itu membuat kegaduhan.
"Hal ini sudah menciptakan kegaduhan dan keresahan publik. Sebagai Panglima TNI tentunya Pak Gatot harus bisa memilih dan memilah informasi apa saja yang layak disampaikan keluar," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (25/9/2017).
Charles mengatakan, saat ini sudah terbuka melalui statement resmi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wirantobahwa ternyata institusi yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Badan Intelijen Negara.
Pembelian senjata itu pun dilakukan secara legal untuk pendidikan diBIN.
"Sangat tidak etis ketika seorang Panglima TNI menyatakan akan menyerbu sebuah lembaga tinggi negara lainnya. Seharusnya Pak Gatot sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintahan Jokowi, bukan malah sebaliknya," ucap Charles.
*** Klik Berita Lainnya ***
# BeritaBREAKINGNEWS
Dua Pembunuh Sopir GrabCar Tewas Didor, Kini Fokus Kejar 2 Pembunuh Sopir GrabBike
Kronologi Pembunuh Sopir GrabCar Ditembak Mati Polisi, Sempat Keluar Bawa Parang
