Sopir Mengeluh Ada Pungli di Kawasan Industri Medan, PT KIM II Bilang Begini

Laporan Wartawan Tribun Medan, Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PT Kawasan Industri Medan (KIM) II diprotes ratusan sopir truk kontainer karena diduga melakukan pungutan liar (pungli). Para sopir melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Sumut, Senin (2/10/2017).

Terkait tudingan tersebut, PT KIM II menolak memberikan informasi mengenai besaran tarif parkir yang dibebankan kepada para sopir truk kontainer.

Alasannya, parkir di kawasan tersebut dikelola pihak ketiga.

"Kalau itu harus ada lah surat resmi. Karena kami kerjasama dengan pihak ketiga ini," kata Manager Pengembangan Usaha PT KIM Marda Sinaga melalui sambungan telepon, Selasa (3/10/2017).

Baca: Gak Kuat dengan Pungli di Kawasan Industri Medan, Sopir Truk Lakukan Aksi Unik Ini

Saat dicecar pertanyaan lebih lanjut, Marda secara spontan langsung mematikan sambungan telepon.

Pernyataan berbeda disampaikan Humas PT KIM Baringin Simanjuntak. Baringin mengklaim tarif parkir itu resmi dan menjadi pemasukan bagi perusahaan.

Namun, ia mengaku lupa berapa tarif resmi yang dibebankan terhadap para sopir truk.

"Itu tidak pungutan liar. Itu resmi. Tapi itu lah saya lupa berapa sebenarnya besaran tarif yang ditetapkan," katanya.

Baca: Sopir Truk Kontainer Demonstrasi, PT KIM Bantah Lakukan Pungutan Liar

Sementara itu, Direktur Pengembangan PT KIM Hilmi Abdullah juga enggan memberikan komentar terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan jajarannya.

Sebelumnya, sejumlah truk berukuran jumbo parkir di luar gerbang Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/10/2017).

Truk-truk ini mengangkut puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi, yakni Kesatuan Pemilik dan Sopir Angkutan (Kesper), Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut) dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan.

Baca: Puluhan Sopir Truk Kontainer Parkirkan Mobilnya di Depan Kantor DPRD, Apa yang Terjadi?