Ada Penampakan di Bawah Lina Novita, Membuat Mata Salah Fokus saat Konferensi Pers Hotel Alexis

TRIBUN-MEDAN.COM - Heboh pemberitaan tentang penutupan Hotel Alexis di Jakarta, mendorong pihak manajemen angkat suara.

Manajemen pun melakukan konferensi pers terkait penutupan itu di Hotel Alexis, Selasa (31/10/2017) lalu.

Saat prosesi jumpa pers tersebut, ada sesuatu pemandangan yang membuat wartawan salah fokus.  

Ya, salah fokus terhadap posisi duduknya Legal Corporate Hotel Alexis Lina Novita.

Baca: Lihat Videonya! Purnawirawan Tentara Ini Tewas Diamuk Massa karena Dituduh Maling di Musala

Baca: Vanessa Angel: Kalau Undangan Udah Disebar, Mungkin Aku Sudah Bunuh Diri di Pohon Toge

Ia tak menyadari kalau di hadapannya berjejer para awak media.

Dengan posisi paha direnggangkan, tampak celana dalamnya berwarna putih.

Di samping kanannya seorang pengacara laki-laki tampak serius saat membacakan klarifikasi dari manajemen Hotel Alexis.

Foto ini pun dengan cepat beredar melalui aplikasi WhatsApp.

Taat Pajak Rp 30 Miliar Per Tahun

Manajemen Alexis menyatakan, mereka selalu taat membayar pajak.

Besar pajak yang mereka bayarkan per tahun mencapai Rp 30 miliar.

"Kami taat pajak, per tahunnya itu kami bayar sampai Rp 30 miliar. Sudah include semuanya, kalau pajaknya sebesar itu bisa dibayangkan berapa omzetnya," kata Lina Novita, saat jumpa pers di lantai dua Hotel Alexis, Selasa (31/10/2017).

Angka itu, kata Lina, merupakan akumulasi dari seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis, mulai dari restoran, griya pijat hingga spa. Karena itu, belum diperpanjangnya izin Hotel Alexis membuat Lina bertanya-tanya syarat apa yang belum mereka penuhi.

Baca: Hati Ibu Ini Hancur Begitu Melihat Foto Bu6il Putrinya di HP Suami, Akhirnya Terungkap Lebih Jauh

Baca: Anda Penasaran? Lihat Video Aktivitas Pijat Alexis, Wow! Wanda Hamidah: Pelacuran Akan Tetap Ada

"Kami penyumbang pajak nyata di DKI Jakarta, dan kami taat hukum. Kami rasa kalau sudah begitu Pemprov DKI Jakarta mestinya enggak akan menghilangkan kami atau tidak memperpanjang izin usaha kami," kata Lina.

Dalam waktu dekat, mereka akan mengupayakan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.

"Kami mau adakan audiensi, untuk mendapatkan jawaban atas apa yang membuat perpanjangan izin usaha kami belum diproses, apa syaratnya, dan apa yang mesti kami lengkapi," ujar Lina.

Lina menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan perpanjangan izin ke PTSP setempat sejak Juli 2017. Namun, hingga masa izin operasional mereka habis per Oktober 2017, pihak PTSP belum memberikan izin perpanjangan.

Lihat videonya dulu, guys!

Seribuan Karyawan Dirumahkan

Pihak Hotel Alexis belum menentukan bagaimana nasib para karyawannya.

Mereka mengaku masih fokus untuk membuat Hotel Alexis kembali bisa beroperasi seperti sedia kala.

"Untuk karyawan, sementara ini kami rumahkan. Karena kami menghormati keputusan Dinas PTSP makanya kami lakukan stop operasional sehingga tidak ada yang bekerja," kata Lina Novita.

Lina juga menyampaikan, saat ini Hotel Alexis memiliki 1.000 karyawan dengan rincian 600 karyawan tetap dan 400 karyawan lepas.

"Namun untuk pegawai hotel dan griya pijat Alexis itu jumlahnya ada kurang lebih 150 karyawan," ujar Lina.

Baca: Dua Pasang Suami Istri Ini Ternyata Copet Pengincar ABG di Mall

Baca: Pajak Hotel Alexis Disebut Rp 30 Miliar Per Tahun, Gubernur Anies: Kami Ingin Uang Halal

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis.

Dilansir dari Kompas.com, Alexis seharusnya sudah tak bisa beroperasi sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta menerbitkan surat pada Jumat (27/10/2017).

Surat itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum dapat memproses permohonan tanda daftar usaha pariwisata Alexis.

Gubernur Anies Ingin Pendapatan DKI dari Uang Halal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan besarnya pemasukan pajak daerah yang hilang setelah izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis tidak diperpanjang.

Anies hanya ingin pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari sumber-sumber yang halal.

"Kami ingin uang halal. Kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).

Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban menegakkan peraturan daerah (perda).

Baca: Akun Ini Sebar Konten SARA soal Alexis, setelah Dilacak Ditemukan Fakta Bikin Kaget

Baca: Surga Alexis yang Pernah Disebut Ahok di Lantai 7, sampai Prostitusi Artis

Pemasukan dari sumber yang melanggar perda, kata Anies, tidak akan berarti bagi Ibu Kota.

"Bagi daerah seperti Jakarta, pemasukan dari sana enggak ada artinya dibandingkan dengan tegaknya prinsip-prinsip aturan yang kita miliki, yaitu perda, dan perdanya ada, kami tidak mau meninggalkan itu," kata Anies.

Sebagai gubernur, Anies ingin menggunakan otoritasnya untuk membebaskan Jakarta dari praktik-praktik amoral.

Dia menyebut harus mempertanggungjawabkan mandatnya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di hadapan masyarakat, undang-undang, dan Tuhan.(*)

                                                                                               ***

                                                                        BACA JUGA BERITA LAINNYA   

Massa Tangkap 6 Oknum TNI AU, Dikira Hendak Merampok, Ini Penjelasan Kadispenau

 4 Anggota TNI AU Diteriaki Rampok dan Dikepung Warga, Untung Ada Provost TNI AD

Purnawirawan TNI Tewas Diamuk Massa, Begini Kronologisnya hingga Polisi Tangkap Belasan Pelaku

                                                                     #HebohMedsos

                                                                            #BeritaSELEB

 Imutnya Kebersamaan Baby Sal dan Boneka Pemberian Chicco Jerikho

 Melly Goeslaw Unggah Foto BBB 11 Tahun Silam, Begini Menggemaskannya Wajah Personelnya

 Vanessa Angel Beberkan Alasan Gagalnya Pernikahannya dengan Didi Mahardika