7 Partai Tidak Lolos Seleksi Administrasi Faktual Pemilu 2019

Tayang: Senin, 25 Desember 2017 10:23 WIB

Editor: Randy P.F Hutagaol

7 Partai Tidak Lolos Seleksi Administrasi Faktual Pemilu 2019

KOMPAS.com/ MOH NADLIR

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, ketika ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/12/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa tujuh partai politik gagal lolos penelitian administrasi untuk Pemilu 2019 yang akan datang.

Tujuh partai tersebut terhenti untuk lanjut ke tahap berikutnya yakni verifikasi faktual.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun membuka kesempatan kepada partai-partai tersebut untuk mengajukan gugatan Pemilu atas hasil verifikasi administrasinya.

"UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kesempatan kepada partai yang tidak lolos untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu," ujar anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/12/2017).

Baca: Tiliklah yang Dilakukan Duo Pedagang Kaki Lima nan Cantik saat Jual Pisang Goreng

Baca: Alamak, Ditanya Asli atau Palsu, Nikita Malah Relakan Bagian Sensitifnya Dipegang Si Penanya

Baca: Ternyata Segini Tarif Sang Gigolo yang Dipesan Deli Cinta untuk Tuntaskan Berahinya

Baca: Sungguh Tega, Wanita dan Selingkuhan Begituan di Depan Anak, Keduanya Ditangkap

Baca: Nekat Membunuh dan Setubuhi Jasad Pujaan Hati selepas Cinta Ditolak

Baca: Sosok Berikut Beberkan Bukti Acara Rumah Uya Settingan, Suguhkan Bukti

Baca: Niat Mau Selingkuh, Istri Dibikin Nangis Darah saat Suami Bilang Begini

Gugatan Pemilu bisa diajukan sejak keputusan KPU terhadap tujuh partai tersebut ditetapkan atau tiga hari pasca surat keputusan (SK) hasil verifikasi penelitian administrasi diserahkan.

"Kalau 24 Desember, tiga hari kerja ya 26 Desember, tapi itu kan hari libur, berarti 29 Desember. Tujuh partai itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sampai tanggal 29 Desember," kata Fritz.

Nantinya, Bawaslu RI akan melakukan mediasi atas setiap permohonan sengketa yang diajukan oleh partai.

"Akan kita coba mediasi terlebih dulu, harus ada proses mediasi, apakah ada dokumen salah, atau ada salah pembacaan oleh KPU terhadap dokumen yang disampaikan," kata dia.

Sumber: Kompas.com