Edisi Ekslusif Tribun Medan

Pengusaha Properti Blakblakan Pakai Calo IMB, Bayar Segini lewat Oknum ASN Pemko Medan

Urus IMB sampai enam bulan. Bila pemohon salah mengajukan gambar, maka prosesnya makin rumit dan bertele-tele.

Editor: Salomo Tarigan
Tribun Medan
Edisi Eksklusif Pungli saat Pengurusan IMB di Medan 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Praktik pungutan liar dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) sangat dirasakan kalangan pengusaha properti. Namun demikian sulit dihindari.

Sebab proses pengurusan memakan waktu lama, bisa sampai 6 bulan. Demi kelancaran proses pengurusan surat-surat, pengusaha pun akhirnya menggunakan jasa pihak perantara, yakni calo, untuk mengurus surat-surat dokumen. 

"Kami gunakan jasa orang lain untuk pengurusan IMB. Calonya bisa dari orang dinas maupun orang luar. Biasanya pengusaha memberikan uang secara keseluruhan, jadi pelicin dan biaya resmi sudah diserahkan," ujar NN, seorang pengusaha di bidang properti yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia menceritakan, pada umumnya tarif IMB resmi untuk membangun satu unit rumah toko (ruko) mencapai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta. Besaran tarif disesuaikan dengan zonasi wilayah.
Selain itu, kebanyakan tarif IMB yang berada di kawasan perkotaan, yang letaknya tak jauh dari pusat perniagaan, berkisar Rp 15 juta untuk satu unit gedung.

Namun, tak jarang pengusaha properti mengeluarkan uang berkali lipat sekadar mendapatkan IMB.

"Biasanya pungli dua hingga tiga kali lipat dari biaya pengurusan resmi. Misalnya biaya pengurusan IMB resminya Rp 5 juta tapi pemohon harus membayar Rp 10 juta atau Rp 15 juta," katanya.

Ia juga terpaksa menyawer kelurahan hingga kecamatan sekadar untuk dapat rekomendasi. Ke depan, ia berharap aturan rekomendasi pengurusan IMB pada tingkat kelurahan dan kecamatan dihapuskan.

Berapa besarnya uang rekomendasi yang harus dibayarkan? "Satu rekomendasi biasanya berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 2 jutaan," katanya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Pemko Medan Sampurno Pohan berang atas pernyataan para pengusaha yang menyudutkannya. Ia pun tak mempermasalahkan bila pengusaha enggak mengurus sendiri Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kalau ada pelanggaran, mampus dia (pengusaha). Mereka rugi kalau tidak ikut peraturan karena mau pinjam ke bank harus disertakan IMB. Dan memang jarang pengusaha mengurus langsung. Biasanya pakai orang kepercayaan," ujar Sampurno saat diwawancarai di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Baca: Ini Jawaban Prabowo saat Ingin Diduetkan dengan Jokowi, Ketua DPR Hingga PPP Sangat Setuju!

Ia mengklaim dinas yang ia pimpin sudah mempersempit ruang gerak pengusaha nakal yang ogah mengurus IMB sesuai ketentuan. Bahkan, mereka telah meminta ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar pemecahan sertifikat tak melebihi dari izin.

Menurutnya, pengawasan gedung maupun rumah toko (ruko) yang tidak punya izin sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan Dinas PKPPR sekadar memberikan rekomendasi mana yang melanggar izin.

Demi memaksimalkan pengawasan gedung yang tak sesuai aturan, lanjutnya, ada empat korrdinatot wilayah (korwil), di mana per korwil terdiri dari lima orang yang melakukan pengawasan.

"Bangunan sekarang tidak banyak seperti dulu, dan tugas kami, yang aku sampaikan, mengecek gedung yang melanggar. Sejak pelimpahan kewenangan Januari lalu, kami tidak pegang penuh (izin)," katanya.

Laporan utama Harian Tribun Medan edisi Kamis (1/3/2018), memberitakan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan memastikan telah mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya agar tidak melakukan pungli.

Kadis PKPPR Medan Sampurno Pohan menyampaikan, mereka hanya memberi rekomendasi teknis dalam pengurusan IMB, selanjutkan diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekadar informasi, terhitung Januari 2018, IMB tak sepenuhnya dikeluarkan Dinas PKPPR yang dahulu bernama Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).

Sampurno menjelaskan, dugaan pungli pengurusan IMB berkurang bila pemohon dan pegawai tak bertemu langsung. "Mana boleh lagi di sini terima duit. Sejauh ini belum ketahuan, belum ada laporan. Kalau ada pungli aku lapor ke Inspektorat," ujar Sampurno, belum lama ini.

Melibatkan ASN
Sementara itu, kalangan pengusaha properti juga mengeluhkan mental "preman" aparatur sipil negara (ASN). Pria yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) Sumut ini mengaku, saban ingin mendirikan kompleks perniagaan akan semakin ditekan bila membutuhkan izin lingkungan.

"Bila ruko yang dibangun cukup luas, maka wajib ada pengurusan Amdal, sehingga mengeluarkan banyak uang lagi. Kalau mengurus izin lingkungan lebih gila lagi," ujar NN, pengusaha tadi.

Ia mengaku jangka waktu pengurusan IMB mencapai satu sampai enam bulan. Bila pemohon salah mengajukan gambar, maka prosesnya makin rumit dan bertele-tele.

"Kalau dulu masih bisa mengurus empat unit IMB ruko tapi pembangunan mencapai delapan atau 10. Sekarang harus serupa, misalnya bangun 10 unit ruko maka harus ada 10 IMB, kalau curang pengusaha tak bisa menjual," katanya.  

Untuk mengendus aliran uang pungli IMB tidak gampang karena tanpa kuitansi. Satu-satunya cara adalah Tim Saber Pungli harus melakukan jebakan kepada petugas. Dia menganggap calo IMB semakin rapi dan ada yang melibatkan ASN. Sehingga, tidak mudah menerka. Bahkan, beberapa pengusaha melibatkan orang berpengaruh agar pengurusan lancar.

"Mereka cerdik, tidak akan mau memakai kuitansi pembayaran, bila pakai kuitansi habis mereka. Begitulah kondisinya, saya tidak bisa banyak cerita ini, sudah rahasia umum," ujar NN.

Sedangkan pengusaha lain berinisial K, menceritakan kekecewaannya atas kinerja pemko. Ia menceritakan pengalamannya, bahwa di Dinas PKPPR terdapat grup-grup yang bisa membantu pengurusan izin.

"Dulu di sana ada grub-grubnya. Tapi, sekarang kan sudah di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Tetap ada pungli karena minta rekomendasi juga dari Dinas PKPPR," katanya.

Ia menjelaskan, pengurusan IMB biasanya dilakukan berkelompok alias bersama-sama. Para pengusaha mempercayakan pengurusan IMB lewat orang-orang kepercayaan di dinas maupun pejabat.

"Pengusaha tidak pernah langsung mengurus, biasanya melalui pejabat seperti politikus. Banyak permainan, misalnya izin lima unit fisik tapi bangunnya ada 10 unit. Kemudian lebar jalan enam meter, namun hanya dibuat empat meter," ujarnya. (tim)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved