Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antarkedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat.

Tribun-Medan.com/Frangki Marbun
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi saat penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan perwakilan masyarakat adat di Sumut dengan PT TPL dan Kementerian LHK. Acara berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (3/5/2018). 

Laporan wartawan Tribun Medan / Frengki Marbun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perwakilan Kelompok Masyarakat Tanah Adat Sumatera Utara bertemu di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Kamis (3/5/2018). 

Pertemuan ini dalam rangka mediasi untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara masyarakat adat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak swasta, yakni PT TPL.

Pertemuan dipimpin Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian LHK Irmansyah Rachman. Hadir pula antara lain Direktur PT TPL (Toba Pulp Lestari) Mulia Nauli  serta jajarannya, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi, Sekretaris Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu, dan perwakilan tokoh adat dari lima kelompok masyarakat di Sumatera Utara.

Saat ini, setidaknya terdapat 12 kelompok masyarakat adat yang tanah wilayahnya telah dikuasai secara turun-temurun namun jatuh ke tangan negara. Dan oleh negara sejak zaman Orde Baru Soeharto diberi IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri) kepada PT Inti Indorayon Utama, sekarang jadi PT Toba Pulp Lestari.

Pertemuan untuk mengakhiri konflik tanah adat yang diduga diambil oleh PT TPL (Toba Pulp Lestari). Dalam mediasi tersebut Direktur Utama PT TPL, Mulia Nauli serta jajarannya, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi, dan lima perwakilan tokoh ada masyarakat Sumatera Utara, ikut serta dalam mediasi yang berlangsung di hotel Santika, Kota Medan, Kamis (3/5/2018). Mediasi dipimpin Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Ir Irmansyah Rachman.
Pertemuan untuk mengakhiri konflik tanah adat yang diduga diambil oleh PT TPL (Toba Pulp Lestari). Dalam mediasi tersebut Direktur Utama PT TPL, Mulia Nauli serta jajarannya, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi, dan lima perwakilan tokoh ada masyarakat Sumatera Utara, ikut serta dalam mediasi yang berlangsung di hotel Santika, Kota Medan, Kamis (3/5/2018). Mediasi dipimpin Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Ir Irmansyah Rachman. (TRIBUN MEDAN/FRENGKI MARBUN)

Baca: Berikut 12 Lahan Masyarakat Adat di Sumut yang Diajukan ke Kementerian LHK, Terungkap Ada Mafia!

Baca: Djonner Siap Laksanakan Keputusan Menteri Siti Nurbaya Soal Hutan Adat Leluhur Masyarakat Sihaporas 

Baca: Belanda Caplok Tanah Adat Sihaporas dari Generasi Ke-5 Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita 

Munculnya konflik antara PT TPL dan 12 perwakilan tokoh masyarakat adat Sumatera Utara, karena PT TPL telah mengambil lahan adat Sumatera Utara. Dalam pernyataan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi, mengatakan lahan yang sudah lama diduki oleh masyarakat adat Sumatera Utara telah diambil PT TPL dengan menanam pohon eukaliptus di areal tersebut.

"Jadi ini sebenarnya MoU kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian konflik atau penghentian konflik antara lima masyarakat/komunitas adat yang mengadukan atau melaporkan ke KLHK bahwa wilayah adatnya dikuasai oleh PT TPL. Jadi, laporan mereka bertujuan untuk mengembalikan tanah adat itu ke lima komunitas adat itu," ucapnya kepada Tribun-Medan.com, Kamis (3/5/2018)

Delima juga menjelaskan bahwa MoU penghentian konflik yang diselenggarakan di Hotel Santika tersebut harus memiliki kejelasan dan kesepakatan.

"Wilayah yang dikonflikkan ini harus dikembalikan ke lima komunitas adat ini. Nah untuk lima komunitas adat ini diklaim sebagai wilayah lahan adatnya. Karena masyarakat di situ, lahan mereka itu adalah lahan mata pencaharian, ada pohon aren, menanam tanaman, tempat mengambil kemenyan dan sebagainya. Masalahnya, pihak PT TPL mengklaim juga bahwa mereka sudah punya izin dari kementerian, alau masalah ini, pemerintah kan, enggak pernah tahu bahwa itu wilayah adat lima komunitas ini. Perusahaan ini kan menanam pohon eukaliptus di wilayah tanah adat mereka. Inilah yang menjadi konfliknya," ucapnya lagi.

Sementara Direktur PT TPL Mulia Nauli mengatakan akan menghormati, dan juga semua pihak harus mengikuti semua aturan. "Artinya juga apa yang sudah diusahakan masyarakat dalam konsesi itu, tidak akan mengganggu sampai ada putusannya. Begitu juga masyarakat, supaya tanaman kita tidak diganggu. Jadi masing-masing pihak saling menahan dirilah," kata Mulia. Namun Mulia tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada nota kesepahaman tersebut. 

Ia juga menjelaskan areal lahan yang mereka yakini milik perusahaan, sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Perusahaan punya izin dari KLHK. Kalau enggak punya izin, kami enggak berani. Yang sekarang mereka klaim perusahaan yang punah izin. Di dalam izin itu juga kami diwajibkan menjaga segala macam. Dan yang sudah dikelola masyarakat, dibiarkan ke masyarakat, perusahaan juga, karena sudah punya izin, dikelola oleh perusahaan sendiri. Nah masalah tanah adat ini kan harus ada Perda dan segala macam, setelah Perda baru bisa," ucapnya lagi.

Izin Hutan Adat atau Tanah Adat

Baca: Lihat Peta Enclave Sihaporas 1916 Zaman Belanda, Lamtoras Semangat Pejuangkan Tanah Luluhur

Baca: Curhat Warga ke Menteri Siti Nurbaya, Lahan Adat Dicaplok Penjajah Hingga Dikuasai Swasta 

Di lain sisi, Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu mengatakan bahwa tanah adat tersebut sebelumnya Adah milik masyarakat komunitas adat tertentu.

"Kalau melihat kasus ini, ada rencana legitimasi, karena memang dalam proses ini dulu-dulu, umumnya kan masyarakat enggak tahu kelola tanahnya. Loh ini tanah ku, ternyata sudah milik PT TPL. Dan masyarakat juga bilang, setahu kami tanah ini milik kami. Jadi sebenarnya, ini kan mendorong bagaimana pemerintah agar mengeluarkan izin hutan atau lahan tanah adat mereka ini, karena memang dari dulu, lahan itu punya masyarakat," ucapnya kepada Tribun-Medan.com

Terkait pertemuan tersebut lima komunitas adat Sumatera Utara yakni tokoh adat Nagahulambu, Kecamatan Dolokparibuan, Kabupaten SImalungun diwakili oleh Nursedima Nainggolan, Tokoh adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora diwakili oleh Robert Simamora, Tokoh adat Pargaman Bintang Maria diwakili oleh Pinus Sitanggang, Tokoh Adat Keturunan Ompu Bolus Simanjuntak diwakili oleh Parsaoran Simanjuntak, dan Tokoh Adat Onan Harbangan, Jimmy Mengatur Simanjuntak.

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antar kedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat. Pihak TPL tidak bersedia menandatangi nota kesepahaman.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Irmansyah Rachman memfasilitasi pertemuan para pihak antara PT Toba Pulp Lestari sebagai pemegang IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri) dengan komunitas adat dari lima wilayah, yakni pertama, Komunitas Adat Nagahulambu, Desa Pondok Bulu, Kecamatan Dolokpanribuan, Kabupaten Simalungun.

Kedua Komunitas Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora Desa Aek Lung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ketiga, Komunitas Adat Keturunan Ompu Bolus Simanjuntak dan Ompu Ronggur Simanjunak, Desa Sabungan Ni Huta IV, Kecamatan Sipahutar- Tapanuli Utara.

Keempat, Komunitas Adat Onan Harbangan, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara.

Dan kelima, komunitas Adat Bintang Maria-Pargamanan, Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Perwakilan kelompok masyarakat Adat di Sumatera Utara bertemu Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kedua dari kanan) di Medan, Kamis (3/5/2018). Dalam pertemuan tersebut, pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Risnan Ambarita dan Jonny Ambarita (kiri dan kedua dari kiri) menyerahkan berkas perjuangan Tano Adat Sihaporas kepada Kementerian LHK.
Perwakilan kelompok masyarakat Adat di Sumatera Utara bertemu Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kedua dari kanan) di Medan, Kamis (3/5/2018). Dalam pertemuan tersebut, pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Risnan Ambarita dan Jonny Ambarita (kiri dan kedua dari kiri) menyerahkan berkas perjuangan Tano Adat Sihaporas kepada Kementerian LHK. (Tribun-Medan.com/Frengki Marbun)

Baca: Perjuangkan Tanah Leluhur, Lembaga Adat Sihaporas Surati Presiden Jokowi

Warga masyarakat adat dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) juga hadir pada acara ini, yakni diwakili Jonny Ambarita dan Risnan Ambarita.

IUPHHK-HTI adalah ijin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

"Kalau saling bersikeras, kita memiliki tidak titik terang. Dan dalam penghentian konflik ini, tidak boleh dulu menanam apa pun sampai adanya penetapan putusan hutan adat yang sah dan dengan SK (surat keterangan)," kata  Irmansyah Rachman.

Direktur PKTHA Irmansyah Rachman memberikan waktu tujuh hari kepada PT TPL untuk memutuskan mernandatangani kesepakatan tersebut, setelah melakukan konsultasi internal. 

Menurut Direktur KSPPM Parapat Delima Silalahi, "Masyarakat adat akan terus mendesak keluarnya Perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di masing-masing kabupaten."

Selain itu, kata Delima, "masyarakat akan terus menjaga wilayah adatnya supaya PT TPL tidak lagi melakukan operasional di areal tanah adat."  (cr14/tribun-medan.com)     

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved