Berikut 12 Lahan Masyarakat Adat di Sumut yang Diajukan ke Kementerian LHK, Terungkap Ada Mafia!

Mereka tergabung dalam 12 kelompok masyarakat adat yang ingin tanah wilayatnya dibebaskan dari Toba Pulp Lestari (TPL).

Berikut 12 Lahan Masyarakat Adat di Sumut yang Diajukan ke Kementerian LHK, Terungkap Ada Mafia!
Tribun-Medan.com/Abdi Tumanggor
Elemen masyarakat dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat di Sumatera Utara (Bakumsu), Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), dan Hutan Rakyat Institut (HaRI) menyambangi redaksi Harian Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Kamis (26/4/2018). 

TRIBUN-MEDAN.COM - Elemen masyarakat dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat di Sumatera Utara (Bakumsu), Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM) Parapat, dan Hutan Rakyat Institut (HaRI) menyambangi redaksi Harian Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Kamis (26/4/2018).

Kedatangan mereka untuk berdiskusi bagaimana membantu (advokasi) masyarakat adat yang terpinggirkan di Sumatera Utara.

Dalam hal in setidaknya terdapat 12 kelompok masyarakat adat yang tanah wilayahnya telah dikuasai secara turun-temurun namun jatuh ke tangan negara. Dan oleh negara sejak zaman Orde Baru Soeharto diberi hak guna usaha kepada PT Inti Indorayon Utama, sekarang jadi PT Toba Pulp Lestari.

Saat ini, masyarakat adat bertekad tanahnya dibebaskan dari PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk selanjutnya digunakan sebagai tanah adat.

Dalam pertemuan terungkap, banyak kendala dalam memperjuangkan tanah adat di Sumatera Utara, padahal di Sumatera Utara dikenal dengan adat istiadat yang kental dan kuat.

Mereka dari elemen masyarakat yang hadir di antaranya Fachrizal Sinaga, Riando Purba (HaRI), Suryati Simanjuntak, Angela Manihuruk, Delima Silalahi (KSPPM), Saurlin Siagian, Manambus P, Juniaty Aritonang (Bakumsu).

Dalam pertemuan juga disinggung tentang perjuangan warga Panduman-Sipituhuta, Kabupaten Humbanghasundutan.

SK yang dikeluarkan Presiden Jokowi, seluas 5.172 hektare tanah telah dikembalikan dari semula dikuasai TPL menjadi hak masyarakat adat, namun hingga saat ini belum diimplementasikan dengan baik walaupun sudah status quo. Satu kendala karena belum adanya Perda Adat.

Bahkan saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan SK tersebut, 30 Desember 2016 bersama pengembalian 8 hutan adat lainnya se-Indonesia, ada satu poin pasal yang dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab setelah diserahkan ke masyarakat.

"Yang dihilangkan pasalnya, butir C, ya itulah memuas luas areal diberikan kepada masyarakat. Yang aslinya mereka simpan. Untungnya kami cepat tahi, makanya dalam hal ini ada indikasi mafia-mafia bermain. Presiden Jokowi bahkan sudah menindak itu oknum yang terlibat," ujar Delima Silalahi dan dibenarkan Suriyati Simanjuntak yang turut mendampingi ma

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved