Sebelum Refly Harun Didepak Dari Komisaris Utama BUMN, Terungkap Pertengkarannya Dengan Johan Budi

Tidak hanya kelemahan, Refly juga menyampaikan keberhasilan Jokowi soal konsolidasi politik. 

"Sebenarnya di 2016 pemerintahan sudah kosolidasi yah, kita lihat misalnya di DPR, hampir semua partai pendukung pemerintah, hanya menyisakan PKS dan Gerindra yang nyata-nyata mengatakan sebagai partai oposisi dan kemudian Partai Demokrat yang netral," ujarnya.

"Saya mengatakan dari sisi mengkolidasikan kekuatan kepada dirinya, untuk menjadi pendukung, presidn berhasil, tetapi ketika satu isu kita tes, misalnya bagaimana menyelamatkan dan memperkuat KPK adalah menjadi tantangan terberat di pemerintahan Jokowi. Sekarang testing KPK di Tahun 2015 dan Tahun 2017 ini. Itu KPK, Konsolidasi berhasil, KMP dan KIH cair dibelakang," tambahnya.

Johan Budi pun dipersilakan Rosi menjawab. Johan pun menjelaskan kronologis Perppu tersebut.

"Yang dilakukan pak Jokowi dengan perpu itu ada sejarahnya, ada juga demo untuk meminta ada ormas anti pancasila dibiarkan, kemudian Presiden Jokowi memerintahkan Menkopolhukam mengkaji dan keluar Perpu, secara konstitusi dimungkinkan oleh, DPR tidak setuju tidak jadi, bisa di Mahkamah Konstitusi di Challenge," ujar Johan Budi.

Fadjroel Rachman pun menimpali dengan mengucapkan bahwa Jokowi sudah tegas menyampaikan tidak melemahkan KPK.

"Presiden sudah tidak mau ikut campur domain Legislatif. Saat sudah sampai pada domain Jokowi, sudah disampaikan tidak akan melemahkan KPK, itu sudah menjadi pernyataan luar biasa," ujarnya.

Refly pun kembali menimpali. "Sebenarnya saya tidak mau persolan, saya tahu substansi penerbitan Perpu. Presiden sebenarnya tidak cawe-cawe soal substansinya, itu ada di Menko Polhutkam. Saya tahu ada Prof Romli ada disitu. Apa yang dikatakan Pak Johan Budi itu prosedur, apa yang dikatakan Pak Fadjroel itu tidak lengkap," ujar Refly Harun.

Kemudian Refly Harun menjelaskan bahwa dalam Perpu Ormas tersebut ada substansial yang perlu diperbaiki.

Hal ini kemudian dipertegas Rosi saat menanyakan Refly, dan kembali memberikan Johan Budi dan Fadroel Rahman memberikan tanggapan.

Edy dan Ijeck Duduk di Singgasana, Ini Makna Mereka Harus Ditepungtawari Bersama Istri Masing-masing

Ternyata Kadis Kominfo Tapsel Ridwan Harahap yang Tertangkap Polisi Kepergok Main Judi

Setelah beragam penjelasan, sampai pada segmen terakhir Talkshow, yaitu Rosi meminta narasumbernya memberikan kesimpulan, dan yang terakhir menyampaikan kesimpulan adalah Refli Harun.

"Saya kira ini persoalan serius yah, bukan cuma karena benci atau bukan pada Jokowi. Jangan sampai pemerintahan ini jatuh hanya karena orang-orang disekitarnya membenarkan apa yang dilakukan pemerintah. Itu buruk. Tetapi mereka yang ada di luar itu pun harus ada data dan Fakta," ujarnya.

Saat Refli berbicara dengan Rosi, Johan Budi tiba-tiba berbicara dengan menyebut Refly Harun adalah Komisaris BUMN. "Bung Rafli ini adalah Komisaris BUMN, hanya memberi tahu saja," ujar Johan Budi.

Pernyataan Johan Budi langsung ditanggapi Refly Harun, "BUMN itu adalah perusahaan milik negara, bukan milik pemerintah. Negara itu wilayah rakyat dan pemerintah," ujarnya dengan tegas.

Kemudian dia kembali memaparkan bahwa saat terjadi head to head di pemilihan presiden 2019 bisa terjadi pembelahan masyarakat, makanya dia menentang presidensial threshold.