Sebelum Refly Harun Didepak Dari Komisaris Utama BUMN, Terungkap Pertengkarannya Dengan Johan Budi

Dia menulis:

Menjadi netral itu tidak mesti selalu di tengah. Yang lebih penting, membenarkan yang dianggap benar dan mengkritik yang dianggap salah. Tentu sebatas pengetahuan yang kita punya. 

Kemudian pada pagi ini Refli Harun kembali menulis di twiternya tentang makna mengingatkan bahwa tidak semua tindakan dibenarkan biar disebut cinta Indonesia.

"Selamat pagi semua. Meng-Indonesia itu berarti mencintai semuanya. Tapi tidak harus dengan membenarkan semua. Bisa juga dengan menunjukkan kekeliruan dan mengingatkan,"  tulisnya.

Usai Refly Harun didepak dari posisi Komisaris BUMN beredar penggalan video yang menunjukkan pertengkaran antara Johan Budi dan Refli Harun di media sosial.

Video tersebut adalah acara Talkshow Rosi di Kompas TV, berjudul Jokowi Way's, yang tayang pada 12 Oktober 2017 lalu.

Dalam talkshownya, Rosi mengundang Ruhut Sitompul, Johan Budi Staf Khsusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk, Refli Harun saat masih menjadi Komisaris Utama Jasa Marga, Rocky Gerung saat masih menjabat Dosen UI, dan Rahman Saidi.

Para narasumber Rosi membahas tentang evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun.

Tiga narasumber yaitu, Ruhut Sitompul, Fadjroel Rachman dan Johan Budi sebagai yang pro pemerintah, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung dan Rahman Saidi sebagai pihak yang kontra pemerintah.

Dalam perbincangan ke enam narasumber, Rosi mengulas soal hal apa yang menjadi kelemahan Jokowi dan kemudian apa kelebihan dari Jokowi.

Kritik pertama diberikan oleh Rocky Gerung, dengan adanya pengkultusan kesederhanaan Jokowi.

Kemudian Rahman Saidi menkritik tentang adanya ucapan Jokowi yang menyebut Serikat Islam di Solo, yang dibalas oleh Fadroel Rahman bahwa ucapan Jokowi adalah Sarekat Dagang Islam dan memang benar ada di Solo.

Selanjutnya Refly Harun memberikan koreksinya kepada Pemerintah Presiden Jokowi, yaitu dia menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak berhasil mengatasi pelemahan KPK.

Mulai saat berkonflik dengan Polri tahun 2015, kemudian konflik KPK dengan legislatif di tahun 2017

"Kita kan sedang membahas seseorang manusia, yang bernama Jokowi, kan ada plus minusnya. Kalau kita lihat misalnya di Tahun 2015. Saya kira politik di tahun 2015 gonjang-ganjing sekali. Dalam KPK Polri agak gagap mengatasinya," ujarnya.

Penertiban Pos Polisi, Pengamat Transportasi: Memangnya Dulu Tidak Koordinasi dengan Pemko?

Politisi Gerindra Akui Ngeri-ngeri Sedap Tanggapi The Real President untuk Luhut Panjaitan