Penertiban Pos Polisi, Pengamat Transportasi: Memangnya Dulu Tidak Koordinasi dengan Pemko?

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Pengamat transportasi Sukrinaldi mengaku heran atas penertiban Pos Polisi Lalulintas di Jalan Sudirman tepatnya di depan Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Pasalnya, ia menilai lokasi tersebut adalah kawasan tertib lalu lintas. Pos Polisi Terpadu memang dibutuhkan di tempat-tempat seperti itu.

"Itu kan kawasan tertib lalu lintas. Memang daerah itu harus ada pos terpadunya. Kalau soal mencuri listrik kan bisa dikoordinasikan dengan Ditlantas. Kalau soal izin dan dibangun di atas trotoar, dulu waktu membangunnya memangnya tidak ada koordinasi dengan Pemko?" katanya, Kamis (6/9/2018). 

Jika memang tidak dibenarkan dibangun Pos Polisi Terpadu, ia mempertanyakan kenapa dulu pos tersebut dibuat. Jika Pemko Medan dan Kepolisian ingin menertibkan semua pos polisi, ia ingin agar tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaannya.

"Itu yang di seberangnya kenapa enggak dibongkar? Itu pun iklan yang di depan pos itu dibangun di atas trotoar? Kenapa enggak dirobohkan? Apa karena dapat PAD makanya tidak dirobohkan? Tidak bolehlah begitu," katanya. 

Menurutnya, adanya Pos Polisi Terpadu justru berguna bagi kelancaran lalu lintas. Polisi dan Dinas Perhubungan bisa saling koordinasi di pos polisi. Dikatakannya, tidak perlu lagi running text untuk menumbuhkan kesadaran berlalulintas bagi masyarakat. Karena Dishub dan petugas polantas bisa terjun langsung memantau lalu lintas.

"Dulu kan dibangun itu diketahui wali kota. Tidak dibiar-biarkan begitu saja. Dulu bagaimana koordinasinya? Kenapa baru sekarang dirobohkan? Lebih fatal lagi kalau daerah itu nanti jadi arena balap liar. Dulu Jalan Sudirman itu kan jadi arena balap liar," jelasnya.

Dengan adanya pos polisi, ia mengatakan, orang-orang yang ingin melakukan balap liar akan berpikir ulang, karena mengira ada petugas di dalam pos. Selain itu, para pelaku tindak kejahatan pun tidak berani melakukan tindak kejahatan.

Sukrinaldi pun mengatakan, jika ingin merobohkan semua pos polisi, maka silakan saja. Namun, harus ada solusi yang diberikan. Karena dengan adanya petugas di dalam pos polisi saja masyarakat tidak tertib berlalu lintas.

"Sedangkan ada petugas saja mereka masih mau melanggar lampu merah. Bagaimana kalau tidak ada petugas? Para petugas yang di lapangan juga, apa mau mereka berdiri saja di panas-panas itu? Kalau bisa menjamin itu ya silakan saja," ujarnya.

"Pos polisi ini kan waktu dibangun pasti ada koordinasi dengan Pemko Medan, tidak mungkin tidak ada. Jangan karena mau indah, lantas mengesampingkan keamanan lalu lintas," pungkasnya.

(cr5/tribun-medan.com) 

###

Baca Juga Berita Terpopuler Lainnya

Menguak Sosok Polwan 21 Tahun, Calon Istri Ahok? Kakak Angkat Pernah Bilang Menikah Usai Bebas

 Ahok Segera Menikah Usai Keluar Penjara, Sosok Mantan Ajudan Gantikan Posisi Veronica Tan

 Ayah Nikahi Artis Kartika Putri, Begini Curhat Anak Habib Usman Setelah Sempat Bilang Pelakor

 Update CPNS 2018 - Kuota, Formasi hingga Nilai Pelamar CPNS, Menteri PAN-RB Keluarkan Peraturan  

 Hotman Paris Kritik Kebijakan Anies Baswedan hingga Pamerkan Media Asing yang Beritakan Dirinya 

  Mahfud MD Blak-blakan Menyasar Mantan Ketua MK yang Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Makar 

 Kurs Dollar, Kwik Kian Gie Bilang Rupiah Akan Merosot Terus dan Penyebabnya, Lihat Videonya

 Seusai Umbar Masalah dengan Mantan Suaminya, Ayang Merinda Kini Bersiteru dengan Nikita Mirzani