Roy Suryo Minta Nonaktif Gara-gara Kasus Aset Kemenpora, tapi Tetap di DPR RI

Berikut kutipan isi surat pernyataan tersebut yang didapat Kompas.com, Jumat (14/9/2018) dari kuasa hukum Roy, Tigor Simatupang :

1. Merespons kondisi berdasarkan isu terakhir, di mana saya "dituduhkan" masih menyimpan aset negara selepas dari jabatan terakhir selaku Menpora 2013-2014, maka saya telah menunjuk kuasa hukum secara pribadi, tanpa harus melibatkan Partai Demokrat (karena persoalan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan partai), yakni M. Tigor Simatupang dan law firm-nya.

2. Oleh sebab itu agar urusan ini juga tidak selalu dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat secara umum, juga secara khusus kepada Bp Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) selaku Ketua Umum, maka mohon agar saya dapat non-aktif sementara dalam jabatan sekarang (Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sampai urusan ini selesai.

3. Namun demikian sesuai amanah yang sudah saya emban dengan konstituen dan demi tetap menjaga nama baik Partai Demokrat, khususnya di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maka saya tetap akan melaksanakan tugas-tugas tersebut selaku Anggota DPR RI Komisi I dari Dapil DIY sekaligus menjalankan instruksi Bapak SBY dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Kogasma untuk menjalankan politik memenangkan Pilpres dan memenangkan Pileg, dalam hal ini terus berusaha memenangkan Partai Demokrat, sesuai arahan yang barusan diterima.

Pada akhir surat pernyataan, Roy berharap semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini maklum, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, serta tetap bersama-sama menjaga marwah Partai Demokrat di mata masyarakat.

ICW Bilang tak Bisa Mengelak

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyarankan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo untuk segera menuntaskan polemik dengan Kemenpora terkait persoalan 3.226 barang milik negara yang nilainya sekitar Rp 8 miliar-Rp 9 miliar itu.

"Harusnya Roy Suryo sebaiknya kooperatif ya, kalau memang itu ada. Sekali lagi, kalau memang itu ada. Sebab, sulit kalau pemerintah itu menuding (Roy Suryo) tanpa sesuatu dasar," kata Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Sebab, kata Donal, permintaan dari Kemenpora tersebut berdasarkan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga sulit bagi Roy maupun pihak terkait lainnya untuk mengabaikan audit BPK.

"Jadi, bukan suara dari pemerintah, tapi audit BPK. Pada titik itu, sulit bagi Roy Suryo untuk mengelak karena hasil audit itu dari BPK," ujarnya.

Donal juga menuturkan, seharusnya Roy bergerak cepat tanpa menunggu instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan waktu tujuh hari kepada Roy untuk menuntaskan polemik tersebut.

"Seharusnya kan kooperarif tanpa harus menunggu instruksi SBY. Menurut saya, sebaiknya kooperatif agar permasalahan ini selesai," katanya.

Ia menyatakan, apabila polemik ini tak dituntaskan dengan cepat, akan berdampak negatif bagi Demokrat, publik, dan penyelenggara negara.

"Tidak bagus bagi partainya, dan jadi preseden buruk bagi publik dan pejabat negara. Besok-besok orang habis jadi kepala dinas, misalnya, ambil saja mobil dinasnya. Kan bisa begitu," kata dia. ang milik negara yang diduga masih berada dalam penguasaan Roy Suryo mencapai maksimal Rp 9 miliar.

Baca: Formasi CPNS 2018 - Cek http://sscn.bkn.go.id, Kuota Pemprov Sumut 1.200 CPNS, Deliserdang 750

Baca: Siaran Langsung Liga Inggris Hari Ini, Prediksi Newcastle United vs Arsenal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Barang Negara Mencuat, Roy Suryo Minta Non-aktif sebagai Waketum dan Tetap Aktif di DPR"