63 Hari Pegang Jabatan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi Belum Puas Melihat Kinerja ASN

"Sudah saatnya Edy melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD, setelah memimpin Sumut lebih kurang dua bulan ini. Gubernur harus bergerak cepat demi Sumut bermartabat. Bagaimana mungkin program Sumut Bermartabat bisa tercapai, jika kinerja OPD lemah atau buruk," ujar pengamat pemerintahan, Shohibul Anshor Siregar.

Secara pribadi, ia amat sedih membaca berita media massa bahwa 23 OPD di Pemprov memiliki kinerja buruk atau daya serapan anggarannya rendah.

Pimpinan OPD seperti itu, katanya, seharusnya tidak layak dipertahankan.

"Copot saja pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja profesional atau tidak mendukung program Sumut Bermartabat," imbuh dosen FISIP UMSU Medan tersebut.

Shohibul menyampaikan, Edy sebaiknya mengevaluasi secara menyeluruh pimpinan OPD agar bisa tahu mana yang dipertahankan, dan mana yang harus disingkirkan.

"Tentu lewat evaluasi inilah pimpinan OPD versi Gubernur Sumut lama dibedah kembali untuk perekrutan ulang. Ke depan perekrutan pejabat eselon III dan II sebaiknya dengan cara merit system jangan berdasarkan like or dislike. Dengan demikian para ASN berlomba jadi berkualitas/prestasi," ujarnya.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah Sumut Kaiman Turnip mengatakan, minimnya serapan anggaran per OPD, maka kinerjanya juga rendah.

Artinya, kalau semakin sedikit serapan anggaran tentu kinerjanya juga semakin rendah.

"Kalau memang kinerja berbasis anggaran tentu anggaran berbasis kinerja. Yang tujuannya adalah capaian kegiatan itu sendiri," katanya.

Kaiman menambahkan, jika 23 OPD di lingkungan Pemprov kinerjanya rendah, tentu Gubernur akan menilai apakah perlu dievaluasi atau tidak pimpinan OPD.

"BKD hanya membuat regulasi secara keseluruhan kinerja pimpinan OPD. Untuk mengevaluasinya tentu pak Gubernur," ucapnya. (cr19/tribun-medan.com)