INILAH Langkah-langkah Pemerintahan Jokowi Menyelamatkan Minyak Sawit Indonesia

Hal itu dilakukan parlemen Uni Eropa dengan mendukung Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources pada 17 Januari 2018.

Dalam pemungutan suara terhadap usulan tersebut, sebanyak 492 politisi Uni Eropa setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain.

Dokumen tersebut nantinya akan diajukan kepada pemerintah masing-masing negara dan komisi Uni Eropa.

Hal itu untuk mereformasi pasar tenaga listrik mengurangi konsumsi energi untuk memenuhi tujuan iklim global yang lebih ambisius. 

Rancangan tersebut mencakup larangan penggunaan minyak sawit dari tahun 2021. Salah satu alasan di antaranya agar hutan sebagai paru-paru bumi harus dijaga dalam peningkatan perubahan iklim.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, yang mencakup hampir 90 persen pasokan global.

Dan sejak saat itu, Indonesia telah bersumpah untuk terus berjuang melawan apa yang dilihatnya sebagai perdagangan global yang tidak adil terhadap industri kelapa sawitnya.

Presiden Joko Widodo telah mengangkat isu tersebut saat KTT Asean-EU di Manila pada awal November 2017 lalu.

Dia kemudian meminta Perdana Menteri Malaysia yang masih dipimpin Najib Razak kala itu untuk bergabung dengannya dalam upaya untuk membalikkan sikap dan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit.

Parlemen Eropa meminta Komisi Eropa untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pada tahun 2020 penggunaan minyak nabati termasuk minyak sawit, yang dianggapnya sebagai penyebab utama deforestasi atau gundulnya hutan.

Industri kelapa sawit di Indonesia juga dipersalahkan atas pelanggaran hak termasuk pekerja anak, serta pencemaran dari kebakaran hutan musiman yang ditetapkan untuk membersihkan lahan untuk perkebunan, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan kebiasaan alami spesies langka seperti orangutan dan Harimau Sumatera.

Karena kelapa sawit merupakan penggerak ekonomi utama yang menghasilkan ekspor lebih dari 17 miliar pada tahun 2016.

Namun saat ini, minyak kelapa sawit menghadapi kampanye dan diskriminasi negatif di Eropa dan Amerika Serikat.

Atas larangan ini, Presiden Joko Widodo telah menulis sebuah surat kepada Presiden Uni Eropa dan parlemen untuk menyatakan penolakan dan protes kuat Indonesia terhadap perlakuan EU terhadap minyak sawit Indonesia pada Maret 2018 lalu.

Dalam surat yang dikirimnya, Jokowi menganggap langkah Uni Eropa adalah kebijakan proteksionis untuk melindungi industri minyak goreng lokal.