Warga Sari Rejo Ancam Boikot Pemilu Jika Masalah Pembebasan Lahan Tak Diselesaikan
Ketua Formas (Forum Masyarakat Sari Rejo) Pahala Napitupulu mengatakan, meminta kepada Pemerintah Provinsi
Penulis: Satia |
Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia
TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN- Ketua Formas (Forum Masyarakat Sari Rejo) Pahala Napitupulu mengatakan, meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara segera menyelesaikan permasalahan lahan tersebut.
Lalu, dirinya juga menyampaikan, apabila tidak melakukan pertemuan dengan yang bersangkutan, antara Pemprov Sumut dengan TNI AU ataupun Badan Pertanaan Negera (BPN).
Ratusan bahkan ribuan masyarakat akan melakukan boikot tau tidak mengikuti pemilihan umum mendatang.
"Kami akan turun ke jalan Kemabli nanti, kalau 17 April mendatang belum juga dilakuka pembahasan ataupun penyelesaian. Kami tidak akan mengikuti pemilu," kata Pahala Napitupulu, Senin (21/1/2019).
Ribuan masyarakat meminta permasalahan lahan ini segera selesai sebelum sebulan menjelang pemilu mendatang.
"Kita sebagai warga, kami minta pertemuan dan penyelesaian ini segera dilakukan sebelum pemilihan mendatang," katanya.
Pada hari ini ratusan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.
Pengunjuk rasa meminta kepada pemerintah segera menyelesaikan permalasahan lahan yang diklaim dikuasai.
Pahala juga mengatakan, bahwa telah menghadiri pertemuan dengan Pemprov Sumut melalui Asisten I Pemerintahan Jumsadi Damanik.
Pertemuan dikatakanya, membicarakan tentang penyelesaian permasalahan lahan ini.
"Bahwa akan membicarakan kepada gubernur, menyakinkan masyarakat bahwa akan ditangani permasalahan tanah ini. Segera mungkin akan mengadakan pertemuan dengan BPN dan pihak terkait," ucapnya.
Kemudian, penghapus bukuan sebelum telah selesai dilakukan, tetapi menurut Pahala, bahwa seluruh masyarakat Kelurahan Sari Rejo curiga ada hal terselubung antara pihak Pemkot Medan dengan TNI AU.
"Penghapus bukuan itu yang menjadi mainan menurut kami. Karena proses ini sudah puluhan tahun, sehingga mana mungkin satu kasus puluhan tahun belum selesai. Makanya kami curiga bahwa TNI AU dan pemko Medan yang bermain," ujarnya.
Asisten I Pemerintahan Jumsadi Damanik mengatakan, bahwa Gubernur Sumatera Utara akan menepati janji, yaitu menyelesaikan permasalahan lahan ini.
"Pak Edy Rahmayadi komitmen terhadap janji, mudah-mudahan selesai dengan cepat. Mohon dukungan dari semuanya, agar persoalan ini bisa kita selesai," kata Jumsadi Damanik.
(Cr19/Tribun-Medan.com)