Alasan Mahfud MD, Abu Bakar Baasyir Gak Bisa Bebas, Respons Politisi PDIP soal Pancasila & NKRI

"(Pembebasan Baasyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," kata Wiranto membaca naskah siaran pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011.

Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi.

Ba'asyir yang merupakan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng, itu terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

(*)

Respons Politisi PDIP

 Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi Abu Bakar Ba'asyir yang enggan menandatangani janji setia kepada Pancasila.

Menurut Hasto Kristiyanto, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati bagi seluruh warga Indonesia.

Tidak boleh ada satupun yang lepas dari ideologi negara tersebut.

"Setiap warga negara Indonesia wajib untuk setia pada Pancasila dan NKRI. Jadi PDIP sangat kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi itu," kata Hasto di kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf ini pun meminta siapapun yang tidak berkomitmen dengan Pancasila untuk mencari status warga negara baru di luar Indonesia.

"Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat tehadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilakan untuk jadi warga negara lain," jelas Hasto Kristiyanto .

Oleh karena itu, Hasto Kristiyanto meminta agar Ba'asyir mau menandatangi janji setia kepada Pancasila.

Selain itu PDI Perjuangan tetap komitmen mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme itu.

Hasto juga menyebut, jika Indonesia pernah beralih dari NKRI ke negara serikat, namun hal itu justru menggerus sendi-sendi persatuan bangsa.