Pengusaha Ikan Nakal, Tangkapan 2.000 Ton Dilaporkan 20 Ton tapi Teriak Susi Mau Bunuh Pengusaha

Susi sebenarnya memahami situasi psikologis pengusaha. Mereka berlaku demikian karena puluhan tahun memang pemerintah tidak pernah tegas dalam hal ini.

Susi pun berkomitmen terus memperbaiki dunia perikanan di Indonesia.

"Tapi alhamdulilah, dengan perbaikan-perbaikan, tahun kemarin dalam satu tahun ini kita bisa dapat tambahan angka 600.000 ton. Angka itu saja dikalikan 2 dollar AS saja sudah Rp 12 triliun. Jadi, apa yang dilakukan saat ini harus terus dijaga," ujar Susi.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kesal dengan perilaku pengusaha perikanan yang tak jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya.

Sehingga, laporan pertumbuhan ekspor laut dalam negeri tercatat rendah.

"Dedikasi saya berikan, semua saya lakukan, tapi setiap kali liat angka, 'kerja apa kamu Menteri KKP? Hasil ekspor sedikit, karena Anda semua melakukan under-report, mbok ya jujur, melihat satu tahun terakhir setelah dua tahun setiap rapat kabinet ditanya naik ekspor cuma 10 sampai 12 persen, begitu kecil," ujar Susi di depan pengusaha perikanan tangkap di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Susi pun mengancam akan kembali memberi izin kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia jika para pengusaha tak segera memperbaiki laporan tangkapan ikannya.

"Kalau ini terus menerus rendah, Anda mau kapal asing kembali lagi? Saya buat aturan kapal China, Amerika, Filipina boleh masuk Indonesia dengan bayar sekian, malah lebih jelas pendapatannya," ujar Susi.

Susi menilai, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil laut dalam negeri. Meski hasil sudah terlihat, namun belum maksimal.

Pasalnya, peningkatan nilai tukar nelayan, nilai tukar usaha perikanan, juga nilai tukar budidaya perikanan masih belum merata.

"Mbok hormati, hargai, apresiasi kerja pemerintah dan menterinya, saya lakukan semua yang perlu tapi apresiasinya nol, ini yang buat saya marah," ujar dia.

DITUDING MAU BUNUH PENGUSAHA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kementeriannya bekerja dengan tiga prinsip, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Maka, sederet kebijakan dikeluarkan agar selaras dengan prinsip itu. Misalnya, moratorium kapal asing, penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan, modernisasi alat tangkap nelayan hingga membangun industri perikanan.

Namun Susi mengakui, masih banyak orang di Indonesia yang tak berpikir tentang keberlanjutan sehingga memprotes keras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.