Detik- detik Menko Luhut Pandjaitan Datangi Ferdinand Hutahaean yang Ribut saat Debat Capres. .

"Kita juga minta kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk menegur keras Jokowi agar tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini di debat debat berikutnya," tandas Djamaluddin.

Dalam debat, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan di Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar.

Prabowo mengakui data tersebut. Ia mengatakan status tanah tersebut merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Jokowi Membantah

Joko Widodo membantah menyerang personal rivalnya, capres Prabowo Subianto saat debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

Saat debat, Jokowi mengungkapkan adanya penguasaan lahan ratusan ribu hektar oleh Prabowo.

"Personal itu kalau menyangkut rumah tangga, menyangkut anak istri. Ndak ada personal, itu kebijakan," kata Jokowi seusai debat di Hotel Sultan, Jakarta.

Saat itu, Jokowi ditanya anggapan dirinya menyerang personal Prabowo terkait kepemilikan lahan.

Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah.

Awalnya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani hingga nelayan.

Totalnya, kata Jokowi, sudah sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah.

Selain itu, Jokowi menambahkan, pemerintah mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan menjadi produktif. Tanah tersebut ada yang ditanam kopi, buah, hingga jagung.

Selain itu, Jokowi menyinggung pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Pada 2017 dan 2018, kata dia, sekitar 12 juta sertifikat sudah diberikan kepada rakyat.

Sertifikat tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk permodalan dengan diagunkan ke bank. Jokowi berjanji akan terus menyelesaikan masalah sertifikat tanah hingga 12,7 juta hektar.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Capres Prabowo mengaku memiliki padangan berbeda.

Menurut dia, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer.

Namun, kata dia, program itu hanya menguntungkan satu atau dua generasi.

Di sisi lain, kata Prabowo, rakyat Indonesia terus bertambah hingga 3,5 juta setiap tahun, sementara tanah tidak bertambah.

"Jadi kalau bapak bangga dengan bagi-bagi 12 juta, 20 juta (sertifikat), pada saatnya tidak ada lagi lahan untuk dibagi. Bagaimana nanti masa depan anak cucu kita," ucap Prabowo.

Jika dirinya terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jokowi kemudian mengomentari pernyataan Prabowo.

Ia menekankan bahwa sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya.

Ia lalu menyebut lahan yang dimiliki Prabowo.

"Kita tidak berikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," pungkas Jokowi.

Hanya Sebagai Contoh

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang menyinggung soal kepemilikan lahan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, cuma sebuah contoh dan tidak bermaksud menyerang.

"Beliau kan kasih contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, tanah di sana di sini. Itu saja konteksnya sebenarnya, bukan menyerang. Hanya sebagai contoh saja," ujar Moeldoko usai Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Moeldoko menuturkan, Jokowi memberikan contoh di dalam reforma agraria, ada perhutanan sosial dan redistribusi aset.

Dalam konteks perhutanan sosial, ia ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa selama 35 tahun masyarakat bisa mengolah tanah-tanah miliki Perum Perhutani.

"Berikutnya, dalam konteks redistribusi aset, presiden akan memberikan itu kepada masyarakat kecil. HGU-HGU yang terlantar itu dikumpulkan, dibagi lagi kepada masyarakat kecil. Beliau tidak mau membagikan konsesi-konsesi yang besar kepada kelompok-kelompok tertentu," kata Moeldoko. (*)