Breaking News:

Warga Kecamatan Merdeka dan Desa Gongsol Minta Tanah Ulayat Mereka Dikembalikan

Diketahui, warga tersebut sudah melakukan aksi serupa beberapa hari lalu, namun kali ini dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Tribun Medan/Muhammad Nasrul
Warga Kecamatan Merdeka dan Desa Gongsol Minta Tanah Ulayat Mereka Dikembalikan. Puluhan warga Desa Merdeka dan Desa Gongsol, kembali menduduki lahan yang saat ini digunakan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dan PTPN 4, di Jalan Gundaling, Kecamatan Merdeka, Rabu (3/4/2019). 

Warga Kecamatan Merdeka dan Desa Gongsol Minta Tanah Ulayat Mereka Dikembalikan 

TRIBUN-MEDAN.com, BERASTAGI - Puluhan orang dari Desa Merdeka dan Desa Gongsol, kembali menduduki lahan yang saat ini digunakan oleh PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, dan PT Perusahaan Negara 4, Jalan Gundaling, Kecamatan Merdeka, Rabu (3/4/2019).

Diketahui, warga tersebut sudah melakukan aksi serupa beberapa hari lalu, namun kali ini dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Menurut keterangan dari seorang warga History Ginting, aksi yang mereka lakukan ini bertujuan merebut kembali tanah leluhur mereka atau yang disebut ulayat.

Dikatakannya, menurut sejarahnya leluhur mereka sempat menyewakan tanah tersebut kepada bangsa Belanda.

Namun, pada saat bangsa kolonial hengkang dari Bumi Turang, aset itu tidak jelas kepemilikannya. Dirinya menyebutkan, seharusnya hak akan lahan tersebut kembali kepada pihak ahli waris.

"Pada tahun 1917 tanah ulayat kami ini disewakan sama nenek kami ke Belanda, tapi kenapa sampai sekarang tanah ini tidak kembali kepada kami, ini sama saja seperti masih dijajah," ujar History.

Aldino Herdianto Nongkrong Bareng Penggawa PSMS di Kebun Bunga, Pelatih Berikan Sinyal Positif

Mayjen (Purn) Sumiharjo Pakpahan Berikan Pelatihan Membatik untuk Pelajar di Pematangsiantar

FOTO-FOTO Mengintip Bangku Kosong Mendominasi Rapat Paripurna DPRD Sumut

 Geger Akun Nurhadi-Aldo Pamit Jelang Pemilu, Ini Penjelasan Nurhadi. . .

Untuk itu, pria berambut gondrong itu menyebutkan aksi mereka ini ingin menuntut kembali hak warga akan lahan tersebut.

Terlebih, hingga saat ini di kedua desa tersebut belum memiliki fasilitas umum yang mencukupi. Seperti adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), hingga Sekolah Dasar (SD).

"Puskesmas kecamatan itu ada di Desa Merdeka, tapi kondisinya saat ini sudah diapit rumah-rumah warga. Anak-anak kami juga kalau mau sekolah harus berangkat ke Berastagi, jadi kami juga harus mengeluarkan uang untuk ongkos anak pergi sekolah," ucapnya.

Tata Rias Saat Nikah Amburadul, Pengantin ini Dirias Ulang dan Hasilnya Memukau

FOTO-FOTO Wisatawan Ramai Mengunjungi Masjid Raya Al Mashun Saat Liburan Isra Miraj

Jasmin Terancam Penjara karena Jual Kayu Perhutani untuk Beli Beras, Dikenal Jujur dan Pekerja Keras

Ribuan Warga Medan Hadiri Peringatan Isra Miraj Rasulullah SAW di Istana Maimun

Amatan www.tribun-medan.com, para pendemo terlihat membawa spanduk dan membentangkannya di bagian pintu masuk lahan yang kini menjadi tempat peristirahatan itu.

Diketahui, luas tanah yang diduga menjadi tanah adat itu sekitar 9.000 meter persegi. Di atasnya, terdapat dua bangunan yang dijadikan mess dan bungalow.

Selain itu, di tempat yang sama mereka juga terlihat mendirikan bangunan dari bambu yang digunakan sebagai posko.

"Kami akan terus melakukan aksi dan bertahan di sini sampai tuntutan kami dikabulkan," katanya.

Warga lainnya Roniwati beru Surbakti, mengungkapkan masyarakat sangat merindukan suasana kampung halaman. Karena, saat ini seluruh masyarakat terpaksa mencari rumah di pinggir-pinggir desa.

Dirinya mengaku, sebelum adanya aset tersebut masyarakat sempat melakukan cocok taman di sana. Namun, tak berselang mereka didatangi oleh oknum-oknum yang mengintimidasi masa untuk meninggalkan lahan tersebut.

Pelatih Minta Manajemen PSMS Kontrak Seluruh Pemain agar Latihan Bisa Dilakukan dengan Lengkap

"Dulu kami sempat buka ladang di sini, pas masih aku SMP itu kira-kira tahun 1970an. Tapi sekarang kami terpaksa berladang di bukit-bukit sana," ungkapnya.

History kembali menambahkan, pemerintahan desa sebelumnya sudah sempat berkoordinasi dengan pihak yang menguasai lahan tersebut. Namun, hingga saat ini permintaan mereka itu tidak ditanggapi.

"Sudah sempat juga ke pak Bupati, tapi sama juga. Mungkin ini kuasanya provinsi atau pusat, makanya pak bupati enggak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Dirinya mengungkapkan, perwakilan dari ahli waris sampai ini masih memegang surat sewa menyewa antara keluarga dan Belanda yang dulunya disebut RPO.

Sedangkan PT Bakrie sendiri, diketahui memiliki izin menggunakan lahan tersebut dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No: 17 (02.06.07.38.3.00017).

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved