Sumut Peroleh Rangking Satu Provinsi Terkorup di Indonesia Versi KPK

Sumatera Utara mendapat rengking satu menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kompas.com
Gedung KPK 

TRIBUN-MEDAN.com - Sumatera Utara mendapat rengking satu menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sumut terdepan dari lima provinsi lain yang dinilai KPK tergolong paling korup.

Hal ini disampaikan Komisioner KPK, Laode M Syarif, saat didapuk menjadi narasumber seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019) lalu.

Laode menyatakan keenam provinsi tersebut hampir semua sudah menyumbangkan gubernur mereka ke KPK.

Katanya Provinsi Riau menyumbangkan tiga gubernur masuk bui, sementara Sumut dua gubernur, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Sedangkan satu sudah masuk dari Papua.

Kata Laode, laju pencegahan korupsi di Sumatera Utara mulai membaik sejak Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditangkap KPK karena kasus korupsi. 

Namun, tren itu tidak bertahan lama gara-gara Tengku Erry Nurradi, gubernur Sumut yang menggantikan Gatot, tidak maju lagi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam. 

Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan.

Tidak hanya pejabatnya yang banyak terjerat korupsi, Sumut juga menyumbang Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor paling banyak di Indonesia.

ASN Koruptor Paling Banyak

Pemerintah Sumatera Utara sedang menunggu surat keputusan bersama tiga menteri/kepala lembaga mengenai 298 pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang terbukti korupsi.

Data Badan Kepegawaian Negara, jumlah paling banyak PNS/ASN yang menyelewengkan uang negara, terdapat di wilayah Sumut.

Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) alias pemecatan bagi koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkracht).

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved