Aa Gym Angkat Bicara soal Banjir Jakarta, Netizen Ingatkan Cuitan Aa Gym soal Banjir di Era Ahok

"Dan jangan membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Cuitan BTP ini merupakan balasan terhadap cuitan di akun milik Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Dalam unggahannya Sutopo menyertakan video yang menunjukan kondisi tinggi muka air di Sungai Ciliwung.

"Sampah banyak yang dihanyutkan Sungai Ciliwung dari bagian hulu dan tengah pagi ini. Kondisi tinggi muka air di Kalibata pagi ini," tulis Sutopo.

Banjir kali ini memunculkan tagar #AniesDimana, yang menjadi trending topic teratas di media sosial Twitter, di mana warganet mempertanyakan peran Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir tahunan yang terjadi.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan menyalahkan "banjir kiriman" dari kota lain adalah alasan berulang yang kerap digunakan pemerintah daerah saat banjir.

"Itu lagu lama... Itu (banjir) masalah hidrologis, dari hulu sampai ke hilir... Seakan-akan pasrah aja kita dengan kondisi itu," kata Yayat.

Yayat mempertanyakan komitmen Anies dalam mengembalikan fungsi sungai Ciliwung sebagai langkah mencegah banjir.

Sebelumnya, Anies mengatakan dia akan melakukukan naturalisasi sungai.

Hal itu berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Namun, menurut Yayat, konsep ini belum jelas.

"Selama ini kan kita bertanya, bagaimana konsep naturalisasi itu? Apakah dalam konsep yang lebih mengedepankan konservasi? Apakah dalam konsep lainnya?" ujar Yayat.

Ia mengatakan, sebetulnya proyek pengembalian fungsi sungai Ciliwung berada dalam kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Tapi, kata Yayat, pemerintah daerah memegang kunci kelanjutan program itu karena merekalah yang berwenang melakukan pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran program itu.

Maka dari itu, Yayat menyarankan Anies untuk berdialog dengan Kemen PUPR terkait konsep naturalisasi yang dimilikinya agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini.