Ibu Kota Baru Jadi Sorotan, Wali Kota Makassar Bilang Jeneponto Layak, Ini 3 Pulau Bocoran Jokowi

Ferry menilai pemindahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu lama. Bahkan, Ferry mengatakan dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun.

"Ini pekerjaan yang paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa mewujudkan. Karena harus menyiapkan," ujarnya.

Selain itu, proses menentukan Ibu Kota yang baru juga membutuhkan pertimbangan yang matang.

Baca: Gegara Video Viral Ungkap Skrenario Rusuh 22 Mei, Youtuber Pria Berkacamata Ditangkap, Saimun Lesu

Baca: Ferdinand Hutahaean Bantah Nyindir, Tanggapi Siap Presiden Ucapan Anggota TKN Adian Napitupulu

Ferry berpandangan, Ibu Kota yang baru perlu memiliki aspek pertahanan serta sumber daya yang cukup.

Jika hal itu benar terjadi, ia mengingatkan bahwa Jakarta tidak boleh dilupakan.

"Kan ada aspek nanti tata ruang pertahanan karena itu adalah sumber pusat pengendali pemerintahan, apakah dari segi tata ruang pertahanan itu memungkinkan, cukup layak, apa dia punya daya tahan ketika ada serangan-serangan," ungkap dia.

Baca: Kabar Terbaru Setya Novanto di Restoran Padang, Reaksi KPK dan Jawaban Dirjen Pemasyarakatan

"Jadi sampe ke jauh-jauh sana, sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, segala macem, keterkaitan dengan ini. Dan bagaimana kalau nanti sudah pindah meninggalkan Jakarta, Jakarta akan seperti apa," sambung Ferry.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin

Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindahkan ke Luar Jawa, ke Indonesia Timur ?

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. 

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. 

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru. 

Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.

Pembangunan Besar-besaran Tetap Berjalan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

"Tadi saya sampaikan juga dalam  rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa. Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.  

Baca: SOSOK Bupati Sri Wahyumi, Muda dan Nyentirik Pernah Hilang Terdampar di Pulau, Terkini Ditangkap KPK

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah. Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu. Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun.

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya.

Berikut infrastruktur yang dimaksud:

- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun  

- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun

- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun  

- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun

- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun

- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun

- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun