Dibayangi Aksi People Power, Ini Prediksi Panglima TNI saat Rekapitulasi Pemilu dan Peringatan KSAD
''Kami serius, enggak main-main. Yang memang tidak bisa diajak negosiasi, akan terus ada tindakan hukum yang ditujukan kepada mereka," ujar Andika
"Hal ini terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan, beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walau pun pihak penyelenggara pemilu menyatakan tidak terjadi," ujar Hadi.
Selain itu, Hadi menilai, saat ini terdapat indikasi adanya provokasi dan penciptaan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara.
Terdapat pula tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu.
Sementara, penyebaran kabar bohong atau hoaks melalui media sosial diprediksi masih terus meningkat.
Akibatnya, menurut Hadi, situasi tersebut akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.
"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang sudah kami prediksi dan kami siagakan dengan Bapak Kapolri," kata dia.
Terkait hal itu, Hadi menegaskan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi antara lain upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.
Hadi juga memastikan TNI akan terus melakukan patroli bersama Polri di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah, TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April merupakan definisi people power yang sebenarnya.
Hal ini dia sampaikan sebagai penutup paparannya dalam rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
"Kami mengingatkan kepada semua pihak ini pemilu yang diikuti 81 persen dari rakyat Indonesia. People power sebenarnya ya people power 17 April itu," ujar Tito.
Dari jumlah daftar pemilih tetap sebesar 197 juta, 81 persen pemilih menggunakan hak suaranya.
Kata Tito, mereka menggunakan "power" masing-masing untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat.
Dia kemudian menyinggung adanya sejumlah pihak untuk melakukan people power pascapemilu.