Dibayangi Aksi People Power, Ini Prediksi Panglima TNI saat Rekapitulasi Pemilu dan Peringatan KSAD
''Kami serius, enggak main-main. Yang memang tidak bisa diajak negosiasi, akan terus ada tindakan hukum yang ditujukan kepada mereka," ujar Andika
lihat foto
Menurut dia, berapapun jumlah masyarakat yang hadir dalam aksi itu tidak akan bisa mengalahkan people power pada 17 April.
"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa lainnya yang jauh lebih kurang dari itu, saya kira itu mengalahkan, itu lebih kecil dari people power yang 193 juta lebih," ujar Tito.
Adapun gagasan mengenai people power sebelumnya sempat dilontarkan politisi senior Partai Amanat Nasional Amien Rais.
Amien menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.
Tito pun meminta semua masyarakat untuk menempuh cara-cara yang sesuai konstitusi. Jangan sampah upaya kritik dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.
"Kita minta semua pihak untuk bersikap dewasa.
Kita menghormati proses-proses yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga kita harapkan kedamaian dan keamanan bisa terjamin bagi bangsa yang kita cintai," kata dia.
Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.
Sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa tidak ada penambahan personel pengamanan di Ibu Kota menjelang pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Jumlah kami masih sama seperti masa pengamanan kampanye, dari TNI AD itu ada 163.000 personel," ujar Andika saat memberikan keterangan pers di Kantor Mabes TNI AD, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
"Jadi, jumlah pasukan yang kita gelar ini belum berubah. Itu masih on sampai saat ini," lanjut dia.
Sekalipun ada sejumlah kesatuan personel yang kembali ke markasnya, Andika memastikan bahwa status mereka masih siap siaga.
Andika memastikan bahwa para personel TNI tersebut dapat diterjunkan secara cepat ke titik yang dibutuhkan apabila terjadi gangguan keamanam sebagai bantuan penebalan kekuatan dari kepolisian.
"Pasukan kita secara umum berada di regional. Karena pasukan yang memang diterjunkan di Ibu Kota memang berasal dari regional.
Tapi dengan mudah dan cepat mereka akan kembali bertugas karena status mereka belum ditarik," ujar Andika.
