KPK Sambangi Kota Medan, Masalah Mal Centre Point Jadi Bahasan Utama, Ini Hasilnya. .

"Ada beberapa detail-detail yang mereka harus buat.

Bagaimana mereka bisnis to bisnis PT KAI dan PT ACK.

Kalau berbicara bisnis harus saling untung.

Enggak boleh ada yang rugi.

Negara juga enggak boleh rugi. Makanya hadirlah KPK di sini," ujar Saut.

Untuk menciptakan suasana saling untung, KPK sudah mendatangkan auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saut tidak memungkiri penyelesaian antara PT KAI dan PT ACK menjadi prioritas KPK.

Meski tidak menutup kemungkinan juga memprioritaskan penyelesaian aset negara di daerah lain.

"Jadi Indonesia kami bagi sembilan, masing-masing koordinator wilayah membawahi lima provinsi dan mereka menata banyak hal baik itu pencegahan sekaligus membantu pemerintah daerah menata kota dan ruang," ujarnya.

Saut mengatakan, hal yang paling menarik dari hasil pertemuan tadi adalah munculnya kepastian bagi masyarakat Kota Medan lebih percaya diri untuk datang ke Centre Point.

"Saya memang belum pernah ke tempat itu (Centre Point), tapi beberapa orang mengatakan jadi tempat yang menarik buat Pak Wali melayani rakyatnya.

Di mana-mana kan harus ada tempat belanja, kalau enggak uang juga enggak mutar. Makanya KPK datang menyelamatkan aset negara," ujarnya.

Setelah hasil pertemuan ini, KPK berharap adanya kepastian berbisnis di Kota Medan yang transparan, kompetitif dan menciptakan daya saing yang baik.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bambang Priono menyebut, tidak ada yang dirugikan atas terjalinnya MoU antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK).

Terciptanya kesepakatan kedua belah pihak setelah Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mempertemukan para instansi terkait atas persoalan berdirinya Centre Point Medan di atas lahan milik negara.