Mengurai Kemacetan Kota Medan, DPRD Sumut Dukung Pembangunan Tol Dalam Kota
Pembangunan ini nantinya akan berlokasi di pinggiran sungai yang menghubungkan kota Medan hingga Binjai.
Penulis: Satia |
Pria yang akrab disapa Puli ini mengatakan, kondisi kendaraan di Kota Medan sendiri saat ini sudah begitu banyak. Kata dia, penambahan infrastruktur juga harus ditambah, agar berbanding dengan perkembangan zaman.
"Jadi ide pembangunan tol itu kita dukung, jalan saat ini harus ditambah, karena volume kendaraan meningkat," ucapnya. Dirinya mengatakan, Kota Medan sudah seperti Jakarta kemacetan hampir tiap harus dihadapi. Dengan adanya pembangunan ini, kemungkinan mengalami perubahan dari segi kemacetan.
"Saat ini kota Medan sudah hampir seperti Jakarta macetnya. Jadi bayangkan 10 tahun mendatang bakalan tidak jalan kita ini," jelasnya. Mengenai relokasi yang harus dilakukan demi pembangunan jalan tol berjalan, ia mengatakan, masyarakat harus menerimanya. Karena pembangunan tersebut, pastinya dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Mengenai ganti rugi relokasi kepada warga harus memiliki sertifikat jelas terhadap tanah dan bangunan. Pastinya, ada banyak penduduk yang hanya mendirikan tempat tinggal tanpa didukung oleh surat-surat yang jelas.
Baca: Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota, Ini Tiga Lokasinya di Medan-Deliserdang
"Relokasi, kalau misalnya menambah jalan baru, harus merelokasi penduduk yang memiliki sertifikat. Kalau dibantarkan sungai itu sudah ada hukum yang mengatur mengenai das. Masyarakat di relokasi itu harus dipersiapkan, tetapi tidak sebesar yang memiliki sertifikat tanah lah," katanya.
Tetapi, kepada masyarakat yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap, Pukul meminta pemerintah juga harus memperhatikannya. Namun, tidak sama dengan mereka yang memiliki sertifikat lengkap.
"Masyarakat berhak mendapatkan uang ganti rugi, wajar mereka mendapatkan bantuan. Pasti masyarakat mau direlokasi, karena selama ini sudah mengalami kebanjiran," ujarnya. Selanjutnya, ia menegaskan kepada pemerintah jangan mengejar pembangunan dengan cara membabi-buta, sehingga masyarakat menjadi korban.
"Jangan membabi buta lah pembangunan dan mengorbankan masyarakat untuk relokasi demi pembangunan. Etika masyarakat kita sekarang masih lemah," ucapnya.
(cr19/Tribun-Medan.com)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/yulizar-parlagutan-lubis_20180912_173433.jpg)