Presiden Jokowi Murka Jakarta Blackout, PLN Langsung Beri Kompensasi Rp 1 Triliun Pada Pelanggan

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Saf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo marah kepada PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah pulau Jawa.

Sebab, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore ini sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun, masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.

Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

"Manajemen resiko, memitigasi, perlunya menangani langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh presiden dan jangan lengah. Kalau terjadi ini bagaimana," sambungnya.

Soal sanksi untuk Dirut PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukan lah solusi utama.

Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya. Namun Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi.

Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya. 

Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang.

Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang.

Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan.

Beri Komensasi Rp 1 Triliun

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) (Persero) akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemandaman listrik pada Minggu (4/8/2019) hingga Senin (5/8/2019) ini.

Wilayah terdampak itu meliputi DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat yang jumlah pelangganya mencapai jutaan pelanggan.

"Pelanggan yang terdampak dimungkinkan atau berhak dapat kompensasi," kata Rida dalam jumpa pers di Gedung ESDM, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Rida menyampaikan, besaran kompensasi yang akan diberikan PLN tersebut sekitar Rp 1 triliun.

Ini berdasarkan hasil hitung-hitungan manajemen PLN.

Selain itu, ihwal ini juga sudah disampaikan Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani.

"Kompensasi plus minus Rp 1 triliun. Itu dihitung dari jumlah berapa pelanggannya (terdampak pemadaman)," tuturnya.

Dia menambahkan, kompensasi tersebut akan diberikan kepada pelanggan secara menyeluruh baik kalangan industri maupun rumah tangga.

Termasuk skema pembayaran listrik berupa prabayar maupun pascabayar.

Addanya pemadaman ini dinilai telah menimbulkan kerugian kepada pelanggan, sehingga PLN harus bertanggung jawab.

"PLN untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya, tidak cukup minta maaf. Kalau kurang melayaninya, harus dong menerima sanksi dalam bentuk kompensasi," ujarnya.

Selain itu, Rida lewat Kementerian ESDM juga meminta kepada PLN untuk segera memulihkan aliran listrik yang sebelumnya padam. Artinya, tidaknya menyampaikan bentuk permohonan maaf dalam bentuk pemberian kompensasi.

Apalagi hal tersebut juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Plt Dirut PLN.

"Pertama semua wilayah yang belum normal pasokan listriknya agar segera atau dipercepat dinormalkan kembali. Kedua, kedepannya tidak tidak boleh lagi terjadi. Intinya itu," sebutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Istana, Ini yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PLN"