Kerusuhan di Papua di Antaranya Monokwari dan Sorong, Ini Tanggapan Kapolri dan Staf Khusus Presiden

Kerusuhan di Papua merembes ke beberapa daerah, di antaranya Monokwari dan Sorong.

Kerusuhan di Papua di Antaranya Monokwari dan Sorong, Ini Tanggapan Kapolri dan Staf Khusus Presiden
ANTARA FOTO/GUSTI TANATI
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. 

"Belum bisa dihitung jumlah orang yang melarikan diri. Sampai saat ini, kerusuhan sudah reda, tetapi Lapas masih terbakar dan sebagian narapidana melarikan diri, sebagian tinggal di halaman Lapas," katanya.

Lapas Sorong 90 persen terbakar

Aksi anarkisme ratusan orang bukan hanya terjadi di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, tapi juga merambat ke Kota Sorong.

Polsek Sorong Timur dan Lembaga Pemasarakatan juga menjadi sasaran amuk warga

Kapolres Sorong Kota, AKBP Mario Siregar membenarkan terkait penyerangan terhadap Polsek Sorong Kota.

“Massa melakukan penyerangan dengan melempar pakai batu, meski kami sudah sudah berjaga guna mengantisipasinya,” kata Kapolres.

Namun aksi itu bisa diredam.

“Massa menghentikan aksinya setelah dihimbau secara persuasif,” tuturnya.

Sebelum menyerang Polsek Sorong Timur, massa melakukan pengrusakan bandara Domine Eduard Osok.

“Massa merusak sejumlah kendaraan yang parkir dan fasilitas bandara,” ungkap Kapolres.

Kapolres juga mengakui adanya pembakaran Lapas Sorong.

“Lapas juga diserang, tapi kami lebih fokus menjaga Polsek,” katanya.

Pendemo juga melakukan provokasi terhadap narapidana, sehingga aksi pembakaran terhadap Lembaga Permasyarakatan Sorong Kota terjadi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ade Kusmanto, saat dihubungi melalui selulernya menjelaskan, saat ini kondisi ruang kantor Lapas Sorong Kota hangus dilahap api.

“Hampir 90 persen kondisi bangunan Lapas Sorong Kota hangus terbakar, namun ruang tahanan tidak terkena api," ujar Ade.

Ade melanjutkan, pada saat kantor Lapas dibakar ada 552 warga binaan Lapas.

“Tapi massa pendemo menjebol tembok dari luar, ada 258 yang melarikan diri dan hingga kini belum kembali,” tuturnya.

Kepala Lapas Sorong Klas II B Nunus Ananto mengatakan, aksi pembakaran diawali dari adanya provokasi dari luar Lapas.

“Massa melempari Lapas dari luar kemudian tahanan terpancing dan terjadi aksi saling lempar,” ujarnya.

Tak berapa lama kemudian para narapidana melakukan pembakaran, sehingga para narapidana berhasil keluar melarikan diri.

Pada saat aksi itu terjadi, tidak ada aparat kepolisian dan TNI yang datang memberikan bantuan, karena mereka sedang mengamankan sejumlah titik-titik yang menjadi sasaran amuk massa.

“Memang minim pengamanan petugas, karena ada beberapa titik jadi sasaran anarkis massa,”tuturnya.

Kapolri: Dipicu penangkapan mahasiswa di Jatim

Adapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui mobilisasi massa di Manokwari dan Jayapura dipicu dari kasus penangkapan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Sabtu (17/8/2019) lalu.

"Ini sekali lagi kejadian di Surabaya dan Malang, itu hanya peristiwa kecil semula yang saat ini sudah dilokalisir, dan diselesaikan oleh Muspida setempat, baik Ibu Gubernur, Kapolda atau Pangdam," jelas Tito kepada media, Senin (19/8/2019).

Namun, kata Tito, terjadi kesimpangsiuran informasi. Berita bohong atau hoaks pun tersebar hingga ke Papua. Salah satu hoaks adalah berita mengenai kematian seorang warga Papua.

"Ini hoaks. Nah, ini berkembang, ada yang mengembangkan di Manokwari berkembang kemudian di Jayapura, dan kemudian terjadi mobilisasi massa," kata Tito.

Lebih lanjut Tito mengeklaim adanya pihak-pihak yang mengembangkan informasi seputar dugaan ucapan rasial terhadap mahasiswa Papua.

"Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi-informasi seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri," katanya sambil meminta warga di Papua dan Papua Barat tidak terpancing oleh berita bohong.

Ratusan massa yang berkumpul di pertigaan bandara Sentani itu mengutarakan sembilan tuntutan, diantaranya mereka meminta Presiden dan Kapolri untuk menindak oknum aparat hukum yang terlibat aksi rasisme.

Sampai pukul 12.00 WIB, mereka berdemonstrasi sambil membawa spanduk-spanduk yang berisi ujaran menentang apa yang mereka sebut sebagai rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Unjuk rasa juga terjadi di Sentani. Aksi itu diinisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan angkatan muda Kristen Indonesia (GAMKI), juga terjadi di Sentani.

Ratusan massa yang berkumpul di pertigaan bandara Sentani itu mengutarakan sembilan tuntutan.

Salah satunya, mereka meminta presiden dan Kapolri untuk menindak oknum aparat hukum yang terlibat aksi rasisme.

Akibat unjuk rasa yang berakhir rusuh, aktivitas masyarakat di kota Manokwari nyaris lumpuh.

"Warga menghentikan aktifitasnya," kata Safwan saat dihubungi melalui sambungan telepon, sekitar pukul 10.00 WIB.

Sejumlah media nasional sebelumnya melaporkan, melalui tayangan video sekitar pukul 09.00 WIB, gedung DPRD di Manokwari terlihat terbakar dan asap tebal membumbung tinggi.

Para pejabat setempat, seperti Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, dilaporkan akan berusaha menemui perwakilan pengunjukrasa untuk melakukan dialog, demikian laporan stasiun televisi Kompas, Senin, pukul 09.15 WIB.

Wartawan Kompas TV melaporkan massa pengunjukrasa bertambah, setelah mereka sebelumnya memblokade sejumlah jalan protokol di Manokwari.

Unjuk rasa semula dilaporkan berjalan tertib, yang ditandai aksi membawa spanduk dan poster. Mereka dilaporkan memprotes tindakan kekerasan aparat kepolisian, baik verbal ataupun fisik, terhadap unjuk rasa mahasiswa Papua di sejumlah kota di Jawa dan tempat lainnya, Sabtu (17/08) lalu.

'Kerusuhan Manokwari buntut aksi penangkapan mahasiswa'

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya menilai kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dan sejumlah wilayah lainnya di Papua merupakan buntut aksi penangkapan mahasiswa Papua di sejumlah tempat, termasuk ujaran rasis, oleh aparat keamanan di Surabaya.

"Seharusnya dewasa pola pikir kita, dan pola pikir juga kedekatan kita, kita juga punya hukum. Kenapa saat itu muncul kata-kata tidak baik," kata Lenis kepada BBC Indonesia, Kamis (19/08).

Setidaknya 213 orang yang terdiri dari mahasiswa Papua dan kelompok solidaritas ditangkap saat hendak melakukan aksi demonstrasi damai terkait New York Agreement di sejumlah kota seperti Ternate, Ambon, Malang, Surabaya, dan Jayapura pada akhir pekan lalu.

Lenis meminta TNI untuk memproses hukum oknum aparat yang melontarkan kata-kata rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sebanyak 42 mahasiswa Papua ditangkap saat itu.

"Ada video-videonya, kan penegak hukum bisa menangani toh. Supaya (bisa) meredam," katanya. (*)

Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: bbc
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved