Ternyata Sosok Wanita Cantik Ini yang Bikin Ahok BTP Kembali Sambangi Gedung DPRD DKI
Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat prosesi pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, cukup mengejutkan.
TRIBUN MEDAN.com - Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat prosesi pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019), cukup mengejutkan sejumlah pihak.
Ini adalah kali pertama Ahok datang ke Gedung DPRD pasca-lengser dari kursi gubernur DKI.
Lewat akun Instagram @basukibtp, Ahok pun menjelaskan alasannya untuk hadir di gedung DPRD DKI, yang terakhir kali ia kunjungi pada tahun 2017.
Ternyata salah satu alasan Ahok ialah seorang wanita cantik yang juga mantan stafnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ima Mahdiah.
Ahok pun membagikan foto dirinya dan Ima Mahdiah yang kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Terlihat Ima Mahdiah mengenakan kebaya berwarna merah muda dan selendang berwarna merah. Sedangkan Ahok memakai kemeja jas berwarna biru dongker dilengkapi dengan peci.
Baca: Inilah Motif Ibu Muda Sewa 4 Pembunuh Bayaran untuk Habisi Suami dan Anaknya lalu Dibakar di Mobil
Baca: BREAKING NEWS: Terduga Pembunuh Jimmy Harefa, Anak Mantan Ketua KPUD Nias, Ditembak Polisi
Kata Ahok, kehadirannya ialah bentuk penghargaan kepada Ima Mahdiah yang dianggapnya sudah terbiasa bertugas melayani masyarakat.
“Salah satu dari anggota DPRD DKI yang dilantik adalah @ima.mahdiah staff saya yang sudah terbiasa bertugas melayani masyarakat,” jelas Ahok dalam Instagramnya Selasa (27/8/2019).
Ahok menjelaskan jika mantan stafnya itu merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan dan berjanji akan membuka ruang pengaduan masyarakat sebagaimana yang sering ia lakukan setiap hari dulu di Balaikota.
“Sehingga masyarakat yang mempunyai permasalahan terkait pelayanan bisa mendapatkan tempat untuk mengadu dan mendapatkan solusi dari anggota dewan,” kata Ahok.
Ahok juga menitipkan pesan untuk para anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik untuk tetap amanah dalam mengemban tugas.
“Ini pertama kali saya kembali ke Gedung DPRD DKI sejak tahun 2017 silam. Menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Semoga kalian juga bisa tetap amanah, bekerja keras, dan patuh terhadap konstitusi,” harap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Di unggahan foto lainnya Ahok juga membagikan sebuah foto dirinya yang bersalaman dengan mantan rivalnya Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Diberitakan sebelumnya Ahok menghadiri pelantikan 106 anggota DPRD DKI terpilih di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2019) siang.
Selain memenuhi undangan dari Sekretariat DPRD DKI Jakarta, kedatangan Ahok ke sana juga untuk menyaksikan pelantikan Ima Mahdiah.
Adapun Ima merupakan mantan staf pribadinya yang terpilih menjadi legislator mengggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik di Dapil 10 Jakarta Barat.
Saat ditanya pandangannya mengenai kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok enggan menjawabnya.
Kata dia, yang berhak menjawab persoalan itu adalah anggota DPRD DKI Jakarta.
“Saya nggak tahu silakan tanya kepada DPRD DKI terpilih,” ungkapnya.
Baca: Jimmy Harefa Diduga Dibunuh Tetangga, Warga Tak Menyangka karena Pelaku Ramah dan Suka Bercengkrama
Baca: Ibadah GPdI Dibubarkan Satpol PP saat Pendeta Khotbah, Jemaat Histeris dan Pingsan
Setidaknya ada tiga mantan Gubernur DKI Jakarta menghadiri agenda pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih pada Senin (26/8/2019) pagi.
Ketiga mantan gubernur itu adalah Basuki Tjahaja Purnama periode 2014-2017, Djarot Syaiful Hidayat periode 2017, dan Sutiyoso gubernur dua periode 1997-2007.
Kehadiran mereka sebagai tamu undangan untuk menyaksikan pelantikan anggota Parlemen di Kebon Sirih.
Anak Buah Ahok Kritik Tina Toon
Mantan penyanyi cilik “Bolo-bolo”, Agustina Hermanto alias Tina Toon, mendapat kritik pedas dari bekas anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok.
Kritik itu terkait polemik pin emas terhadap anggota DPRD.
Tina Toon, anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024, sempat menanggapi mengenai pin emas DPRD.
Ia menyatakan akan mengambil pin dengan biaya pengadaan Rp 1,3 miliar itu.
Menurut Tina Toon, pin itu merupakan hak bagi anggota dewan.
Terlebih, pengadaannya termaktub dalam ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Namun jika tidak ada yang mengambil pin emas itu, Tina Toon menilai harusnya yang bersangkutan menunjukan totalitas idealismenya itu.
"Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian aja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti, silakan," kata Tina Toon, Jumat (23/8).
Tina menyebut jika dirinya tetap akan menerima pin emas itu dan melihatnya sebagai atribut simbolis penunjang anggota dewan.
Dengan menerima itu beban anggota dewan yang dipikul akan jauh lebih besar lagi.
Baca: Ingin Terlihat Cantik, Wanita Ini Habiskan Rp 122 Juta untuk Operasi Hidung, Hasilnya Malah Begini
Menanggapi hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengkritik mengenai pengadaan pin emas untuk anggota DPRD terpilih, merespons ucapan yang disampaikan oleh politisi muda itu.
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, ketika menghadiri kopdarwill di kawasan Jakarta Barat, mengaku merasa miris jika ucapan itu disampaikan politisi muda.
Rian Ernest merupakan politisi yang sebelumnya sempat menjadi anak buah Ahok BTP.
"Mungkin saya baru tau ada politisi muda dari partai lain yang mengatakan bahwa kalau enggak mau pin emas ya jangan nerima gaji. Kalau PSI diberikan komentar oleh elit politik senior ya wajar, karena kita hidup di zaman berbeda. Kalau kita dapat komentar dari politisi muda, ini buat kami miris," kata Ernest.
Menurut Ernest, seharusnya politisi muda memiliki pemikiran baru yang berseberangan arus, dan berani efisien anggaran, karena pengadaan pin emas itu memiliki nilai anggaran yang cukup tinggi yaitu Rp. 1.3 miliar.
"Jadi buat partai-partai sebelah, muda bukan berarti progresif, muda bukan berani lawan korupsi, mudah-mudahan PSI bisa diskusi dengan temen-temen partai muda lain. Politisi muda dari partai lain jangan ikut-ikutan cara tua," ucapnya.
Cari PIN Kuningan
Sekretariat DPRD DKI Jakarta sedang mencari pin berbahan kuningan sebagai pengganti pin emas yang diminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Padahal waktunya cukup mepet, karena tujuh calon legislatif DPRD terpilih periode 2019-2024 itu akan dilantik pada Senin (26/8/2019) nanti.
"Beberapa waktu lalu mereka minta diupayakan dari kami (pin berbahan kuningan), nah sekarang kami masih mencarinya nih mudah-mudahan ketemu," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi pada Senin (25/8/2019) siang.
Dalam kesempatan itu, Yuliadi tidak mampu memastikan apakah pin berbahan kuningan yang diminta PSI bisa didapat atau tidak. Sebab sampai Minggu (25/8/2019) siang, staf DPRD sedang 'berburu' pin emas di lokasi atribut dan aksesoris aparatur di wilayah Jakarta.
"Untuk lokasi pembelian pin (berbahan kuningan) yang jelas masih di daerah Jakarta, yah di tempat aksesoris begitu. Kami pesan ke tempat lain, karena nggak mudah lho pesan pin yang memenuhi standar dan harus sama dengan yang dikeluarkan dewan," ujar Yuliadi.
Bila pin berbahan kuningan tidak kunjung ditemukan, maka Setwan terpaksa menyematkan pin emas kepada caleg PSI sebagai identitas anggota DPRD dan sifatnya hanya sementara.
Jika nantinya pin berbahan kuningan sudah dibeli, maka Setwan akan menyimpan pin emas tersebut sebagai cadangan.
"Sesuai arahan Ketua DPRD DKI (Prasetio Edi Marsudi), pin kami simpan, nanti digunakan bila dibutuhkan karena itu hak mereka (PSI) kalau tidak mau memakai pin emas," ucapnya.
DPW PSI DKI Jakarta menolak kadernya memakai pin berbahan emas sebagai atribut menjadi anggota DPRD.
PSI menganggap, pengadaan pin emas itu pemborosan anggaran, sehingga dia mengusulkan agar diubah memakai pin berbahan kuningan.
"Kami menilai sangat tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri, jadi sebaiknya dialihkan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat," kata Idris Ahmad, Caleg DPRD PSI terpilih periode 2019-2024.
Pemprov DKI menganggarkan dana sekitar Rp 1,3 miliar untuk pembelian pin emas dengan kadar 22 karat. Emas seberat 5 gram dibeli untuk 132 orang dengan anggaran Rp 552.703.800 dan emas seberat 7 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp 779.647.330.
Meski jumlah anggota legislatif terpilih di DKI hanya 106 orang, namun sisa pin emasnya nanti akan disimpan sebagai cadangan bila ada anggota yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).(*)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ahok BTP Jelaskan Alasan Kembali ke DPRD DKI, Ternyata Karena Wanita Ini