Kemenkominfo Temukan 555.000 URL Digunakan untuk Menyebar Hoax, Hasutan dan Adu Domba soal Papua

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyesalkan aksi protes tindak rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agustus berakhir dengan aksi anarkistis.

Ia memandang aksi tersebut tidak lagi dimotori pihak yang sana dengan aksi sebelumnya pada 19 Agustus yang berlangsung tertib dan aman.

"Kelompok (separatis) ini kan masih ada, yang pegang senjata di hutan dan yang minta Papua merdeka di sini, mereka ini memboncengi demo kemarin itu," ujarnya di Jayapura, Selasa (3/09/2019).

Karenanya, Lukas menegaskan untuk mengembalikan situasi damai di Papua, tidak perlu lagi aksi turun ke jalan.

Terlebih aspirasi yang disampaikan para pendemo pada 19 Agustus sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Anarkis begini tidak bisa. Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 Agustus 2019, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Selain itu, massa membakar kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan perusakan.

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.

Dari salah satu negara Eropa sebar hoax

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada IP Address dari salah satu negara Eropa yang menyebar hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Namun ia enggan menyebutkan nama negaranya.

"Banyakan dari (IP Address) dalam negeri. Tapi banyak ada 20 dari (IP Address luar negeri). Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mentionnya kan bisa ditracking. Dari salah satu negara di Eropa," ujar Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menambahkan, hoaks dari IP Address dalam negeri biasanya berupa pesan yang disebar melalui layanan pesan singkat (SMS).

Sedangkan hoaks disebar melalui IP Address luar negeri biasanya disebar melalui media sosial Twitter.

Hingga kemarin, Kemenkominfo menemukan 555.000 URL yang digunakan untuk menyebar hoaks soal Papua.

Temuan itu telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Rudiantara mengatakan, hoaks yang paling sulit ditangani ialah yang berisi adu domba dan hasutan.

Hoaks tersebut dengan cepat bisa memunculkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kalau disinformasi bisa kita counter bahwa ini tak benar. Tapi yang lebih bahaya adalah yang hasut dan adu domba," ujar Rudiantara.

Karena masih tingginya penyebaran hoaks di Papua dan Papua Barat, pemerintah juga masih membatasi akses internet di dua provinsi paling timur tersebut.

Saat ini ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dan 13 kabupaten di Papua Barat yang akses internetnya masih dibatasi.

"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara di Padang, Senin (2/9/2019).

Menurutnya pemulihan akses internet akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi terkini di Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan sudah ada tim yang akan menilai situsi papua terkini. Jika kondusif, akses internet dipulihkan per daerah.

"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahasa skenario pemulihan itu," ujarnya.

Baca: Fakta-fakta Papua Terkini, Sindiran Fadli Zon soal Jokowi Pakai Trail hingga Aksi Ditunggangi KKB

Baca: Jokowi 12 Kali Kunjungi Papua, 6 Pedekatan yang Diharapkan Berbeda dengan Pelaksanaan di Lapangan

Baca: Dua Jenderal TNI Asli Putra Papua Diangkat Jadi Pangdam Cenderawasih dan Pangdam Kasuari

Tautan Asal Kompas.com: Gubernur Papua Curiga Kelompok Separatis Dalangi Kerusuhan Jayapura dan Menkominfo Ungkap Ada IP Address Negara Eropa yang Sebar Hoaks soal Papua