Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Sumut Sebut Program Kerja Gubernur Edy Jalan di Tempat

Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Sumut Sebut Program Kerja Gubernur Edy Jalan di Tempat

TRIBUN MEDAN.com- Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Sumut Sebut Program Kerja Gubernur Edy Jalan di Tempat.

Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Sumut menggelar konferensi pers terkait setahun kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah, di ruang rapat, gedung dewan, lantai tiga, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (9/9/2019).

Partai bermoncong putih ini menilai, program kerja selama setahun masih berjalan di tempat dan belum menuai perubahan.

"Masih jalan di tempat belum ada pekerjaan. Dalam setahun ini kota melihat bahwa, dalam perjalanan banyak kontroversial oleh Gubernur Edy Rahmayadi," ucap Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Sarma Hutajulu dengan didampingi oleh Ketua fraksi Baskami Ginting.

Sarma mengatakan, sampai dengan saat ini pemerintah dengan DPRD Sumut mengalami Miss komunikasi, sehingga menyebabkan pembahasan APBD tidak berjalan dengan baik.

"Ada disharmoni dengan DPRD Sumut. Tidak berjalan dengan baik, dalam tata kelola pemerintahan," ucapnya.

Kemudian, dirinya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melakukan koordinasi dengan baik kepada kabupaten/kota untuk membangun daerah, yang selama ini menjadi prioritas utama.

Baca: Hati Pria Terinfeksi Cacing Parasit karena Doyan Makan Sashimi dan Udang Air Tawar Mentah

Baca: Demonstran: Kenapa Bisa Seperti Ini, Kami Tidak Makan Lagi!

Baca: Butuh Konten Baru, YouTuber Ria Ricis Bagikan Mobil Mini Cooper ke Warganet

"Provinsi dengan Kabupaten/kota belum maksimal melakukan pengerjaan," ujarnya.

Gubernur dan wakilnya, kata dia tidak dapat membagi tugas dalam bekerja untuk membangun Sumut.

Bukan hanya pimpinan daerah, para kepala OPD juga sering kali tidak dapat mengerti dalam membangun Sumut.

Baca: HMA Yusuf Siregar Hadiri Acara Purna Tugas Ketua Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam

Baca: BBKSDA Cek Kebenaran Informasi Buaya Serang Manusia di Labura saat Mencari Ikan

Baca: Pos Lantas Doulu Tindak Tujuh Bus yang Menaikkan Penumpang di Atas Bus

"Belum terlihat pembagian tugas yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur. Sering kali OPD juga tidak konek dalam mengerjakan sesuatu kegiatan. Belum ada gebrakan selama setahun yaitu Sumut aman dan bermartabat," ujarnya.

Baca: Seruan Gagalkan Pelantikan Presiden Jokowi Berujung Polisi, Sri Bintang Pamungkas Diperiksa Rabu

Baca: Pria Ini Nekat Curi Helm di Keramaian, Aksinya Terekam CCTV. .

Baca: HMA Yusuf Siregar Sampaikan Ranperda Tentang RPJMD Tahun 2019–2024 Kabupaten Deliserdang

Baca: ALASAN Partai PSI Tolak Rencana Revisi UU KPK, Jawaban Tsamara Amany, Mahfud MD hingga Abraham Samad

Pembahasan APBD Perubahan 2019, kata Sarma hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan dengan baik.

Pihaknya melihat, Gubernur Edy Rahmayadi terkesan tidak serius.

Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti adanya penurunan akreditasi atau jelas pada rumah sakit milik Pemprov Sumut. Dirinya menyesalkan kejadian ini, lantaran pelayanan kepada masyarakat semakin menurun.

(cr19/Tribun-Medan.com)