KPK JADI SOROTAN hingga DEMO DPR, Dewan Pengawas KPK & Kedudukan KPK Dianggap Tidak Lagi Independen

TRIBUN-MEDAN.COM - KPK JADI SOROTAN dan DEMO DPR, Dewan Pengawas KPK dan Kedudukan KPK Dianggap Tidak Lagi Independen.

//

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM STHI Jentera Octania mengatakan, dua poin revisi UU KPK akan melemahkan KPK itu sendiri dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca: BURSA TRANSFER: Daftar Transfer Pemain Masuk dan Keluar Liga 1 Putaran Kedua, 6 Tim Akan Bertanding

Baca: Peneliti LIPI Ungkap Revisi UU KPK Ancaman Demokrasi, Langkah DPR Dianggap Mengorbankan Citranya

Dua poin yang dimaksud, yakni pembentukan dewan pengawas KPK dan kedudukan KPK yang berubah menjadi lembaga pemerintah, bukan lagi lembaga independen.

Dengan adanya dewan pengawas, KPK dinilai akan menjadi tidak independen.

"KPK tidak lagi menjadi independen karena adanya dewan pengawas. Tidak jelas kedudukannya sebagai apa," kata Octania saat memimpin aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Diketahui, berdasarkan draf RUU KPK, dewan pengawas nantinya akan terdiri dari lima orang.

Tugasnya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan pengawas juga dipilih oleh DPR berdasarkan usulan presiden.

Sementara, mengenai kedudukan KPK yang akan menjadi lembaga pemerintah, Octania yakin, KPK tak akan memiliki taji dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, tentunya pemerintah rentang mengintervensi jalannya pemberantasan korupsi para penyidik KPK.

"KPK lagi-lagi menjadi tidak independen karena di bawah pemerintah pusat," tutur dia.

Pihaknya pun berharap DPR beserta pemerintah membatalkan rencana revisi itu. Apabila jadi direvisi, justru yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan, bukan sebaliknya. 

Peneliti LIPI Ungkap Revisi UU KPK Ancaman Demokrasi, Langkah DPR Dianggap Mengorbankan Citranya

TRIBUN-MEDAN.COM - Peneliti LIPI Dewi Fortuna Anwar menilai, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi ancaman demokrasi di Indonesia.

Selain mengancam demokrasi yang sudah terbentuk, perubahan UU KPK ini secara fundamental telah mengancam pelaksanaan birokrasi dan pemerintahan yang baik terhadap masalah pemberantasan korupsi.

"Perubahan UU KPK ini secara fundamental bukan hanya ancaman terhadap good governance terhadap masalah pemberantasan korupsi, tetapi lebih luas lagi bisa jadi ancaman kepada demokrasi," kata Dewi saat konferensi pers Sivitas LIPI menolak revisi UU KPK di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Menurut Dewi, pelaksanaan revisi UU KPK tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan yang luas terhadap partai politik dan DPR yang merupakan tonggak demokrasi sendiri.

Padahal, kata dia, DPR sebagai lembaga legislatif merupakan pilar utama demokrasi yang diperjuangkan semasa runtuhnya orde baru.

Pada masa itu, rakyat berjuang untuk memberikan kekuasaan dan kewenangan yang lebih kepada DPR.

Dewi juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan DPR dengan mengusulkan revisi UU KPK di masa periode mereka akan berakhir merupakan upaya gerilya.

Baca: Modus Prostitusi Online, Pelaku Tagih Hutang Hingga Korban Terpaksa Jual Diri Buat Membayar

Baca: Status Tersangka Provokasi Papua, Polisi Persilahkan Veronica Koman Tempuh Upaya Hukum

Apalagi, di saat masyarakat sedang teralihkan perhatiannya kepada hal lain seperti pembentukkan kabinet baru. 

"Ini seolah-olah keluar mendadak dengan harapan kita semua tertidur.

Ini menunjukkan itikad politik yang kurang baik." kata dia.

Dengan demikian, dia pun khawatir akan timbul sinisme terhadap demokrasi apabila langkah DPR tersebut dianggap menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan sesaat serta melindungi politisi-politisi dari OTT KPK dengan mengorbankan citranya.

Baca: Status Tersangka Provokasi Papua, Polisi Persilahkan Veronica Koman Tempuh Upaya Hukum

Baca: Kisah Getir Hidup Nenek Rohani Hidup Sebatang Kara dengan Mata Buta di dalam Gubuk Tua

tautan asal kompas.com : PENELITI LIPI . . . dan Dua Poin . . .

KPK JADI SOROTAN dan DEMO DPR, Dewan Pengawas KPK dan Kedudukan KPK Dianggap Tidak Lagi Independen