Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden

Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden

Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden
dok/biropers
Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden 

Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden

TRIBUN-MEDAN.COM - Akhirnya Terungkap 3 Keinginan Jokowi Ngotot Mau Revisi UU KPK, Mahfud MD Anggap Aneh Surat Presiden.

//

Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Baca: KETUA KPK BARU -TERKUAK Kekayaan Irjen Firli Bahuri, Sosok Kontroversi hingga Dipilih DPR Pimpin KPK

Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) dengan perwakilan Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

Baca: TERUNGKAP Daftar Penyakit BJ Habibie Sebelum Meninggal, 2018 Alami Kebocoran Klep Jantung

"Kami tegaskan kembali bahwa pada prinsipnya kami menyambut baik dan siap membahas usul DPR atas rancangan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rapat-rapat berikutnya," kata Yasonna.

Namun, ada tiga keinginan Presiden Jokowi dalam rancangan revisi UU KPK tersebut.

Pertama, pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden. Alasannya, agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

"Mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya," ujar dia.

Baca: KETUA KPK BARU -TERKUAK Kekayaan Irjen Firli Bahuri, Sosok Kontroversi hingga Dipilih DPR Pimpin KPK

Kedua, pegawai KPK semestinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Yasonna, pemerintah membutuhkan waktu dua tahun untuk mengalihkan pegawai KPK menjadi ASN.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved