Dalang Kerusuhan Papua, Benny Wenda Angkat Bicara Setelah Diusir dari Sidang Umum PBB
"Kami terus berjuang karena pembunuhan, penangkapan, penahanan, rasisme dan diskriminasi masih terus berlangsung," katanya.
Penulis: Juang Naibaho |
lihat foto
"Saya hadir di sini, di markas PBB. Lobi yang kami lakukan membutuhkan waktu yang panjang," tambahnya.
"Tapi ini sama seperti perjuangan orang Palestina, mereka selalu datang ke sini dan mengajukan permasalahan mereka. Kami melakukan hal yang sama," kata Benny.
Menurut dia, perjuangan kemerdekaan Papua saat ini telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) serta Melanesian Spearhead Group (MSG).
"Saya ingin Presiden Indonesia dan saya sepakat untuk bersama-sama menandatangani kesepakatan menggelar referendum," katanya.
"Kalau memang Presiden Jokowi yang benar tentunya rakyat Papua akan memilih dia. Tapi jika mereka ingin memilih saya dan kemerdekaan, tentunya hal itu sangat baik," ujar Benny Wenda.
Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi perlu belajar dari Papua Nugini yang menggelar referendum untuk rakyat Bougainville bulan depan. Begitu juga dengan yang dilakukan Prancis atas Kaledonia Baru beberapa tahun lalu.
Benny Wenda Sibuk Melobi PBB
Dilansir abc news indonesia, Benny Wenda sibuk melobi agar komisioner HAM PBB dapat berkunjung ke Papua.
Seperti yang sudah dilontarkan Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, Benny Wenda menjual kerusuhan di Jayapura dan Wamena yang menelan puluhan korban jiwa.
Pemerintah Indonesia menyebut Benny Wenda berada di balik kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu hingga saat ini.
Namun tuduhan itu telah dibantah, baik oleh Benny Wenda maupun oleh Sebby Sambom, jurubicara West Papua National Liberation Army, sayap militer Gerakan Papua Merdeka.
Dalam wawancara dengan stasiun TV SBS Australia, Benny Wenda mengaku sedang berada di New York untuk mengupayakan jalan bagi kunjungan Komisioner HAM PBB ke tanah airnya, Papua.
"Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," ujarnya.
Hal itu, katanya, didorong oleh pertimbangan krisis kemanusiaan yang kini terjadi di sana.
Laporan resmi versi Pemerintah RI mengenai kerusuhan terbaru di Wamena menyebutkan lebih dari 32 orang tewas, kebanyakan warga pendatang.
